SAMPANG, BacaJatim.com — Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Masyarakat Desa Pajeruan, Desa Komis dan Desa Palenggiyen, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Madura, menggelar audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Audiensi yang digelar di ruang Rapat Komisi Besar itu diterima langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Sampang, Muhammad Salim, dengan didampingi anggota komisi, yakni, Nasafi, Markanji dan H Muji.
Pada paparan perkenalannya, Slamet dari perwakilan pemuda Desa Pajeruan menjelaskan maksud dan tujuannya.
Audiensi itu dilakukan dengan adanya kebijakan pergantian perangkat desa yang dinilai sudah sesuai dengan prosedur demi untuk meningkatkan pelayanan desa yang lebih baik.
“Kami melakukan audiensi ini untuk menjaga kondusifitas jalannya roda pemerintahan desa. Karena desa kami itu sudah aman dan kondusif,” ujar Slamet, Senin (13/10/2025).
“Jangan karena ulah sejumlah oknum yang hanya demi kepentingan politik pribadi, itu bisa mengganggu jalannya roda pemerintahan desa,” imbuhnya.
Slamet membandingkan antara pemerintah desa yang sebelumnya dengan sekarang sangat jauh berbeda. Dulu banyak jalan yang rusak.
Namun, kini semuanya sudah berubah total. Hampir semua jalan sudah beraspal, bahkan kantor desa sudah sangat layak untuk sarana pelayanan masyarakat.
“Selama pemdes sebelumnya ini menjabat, tidak ada satu pun jalan yang di aspal. Masyarakat selalu dibodoh-bodohi,” ungkapnya.
Padahal, alokasi dana desa dari APBN terus mengalir setiap tahun. Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak jalan yang rusak.
“Pertanyaannya, selama pemdes sebelumnya itu menjabat ke mana sebenarnya dana desa tersebut mengalir?,” herannya.
Untuk itu, kata Slamet, pihaknya meminta Komisi I untuk segera melakukan audit Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di desanya tersebut.
“Kami juga mewakili kawan-kawan dari Desa Palenggiyen memohon kepada anggota dewan untuk mengaudit DD dan ADD mulai dari tahun 2024,” pintanya.
Hal yang sama juga di sampaikan oleh Moh Suhri pemuda Desa Palenggiyen. Ia mengaku, kedatangan mereka karena dilatar belakangi oleh keresahan terhadap adanya orang-orang yang mengatas namakan kepentingan masyarakat padahal itu hanya kepentingan pribadi.
“Menurut kami, mereka yang kemarin audiensi di kantor dewan ini, sama sekali bukan mewakili kepentingan masyarakat Palenggiyen tetapi itu murni kepentingan politik pribadi,” kata Suhri.
Suhri melanjutkan, klaim mereka itu tidak sesuai kondisi di lapangan, malah makin bikin resah masyarakat.
“Saya yakin, mereka yang audiensi kemarin, itu untuk kepentingan politik pribadi. Kalau demi kesejahteraan masyarakat, ayo saya tantang kita duduk bersama,” tutur Suhri.
Suhri menyampaikan pentingnya kondusifitas jalannya roda pemerintahan desa. Hal itu mengingat dalam kepemimpinan Penjabat Desa yang baru sangat membutuhkan kondisi desa yang nyaman dan aman.
“Kalau selalu di otak-atik oleh oknum yang memiliki kepentingan pribadi, lalu kapan pak Pj Kepala Desa ini bekerja, jadi butuh kondisi yang kondusif untuk bisa bekerja dengan baik,” kata Suhri.
Suhri berharap, para wakil rakyat untuk tidak hanya mendengarkan informasi sepihak tetapi turun langsung ke desa, memastikan apa yang menjadi persoalan.
“Kami ingin bapak dewan ini datang ke desa kami, memantau langsung pemerintahan desa biar sama-sama tau kondisi dibawah,” harap Suhri.
Ketua Komisi I DPRD Sampang, Muhammad Salim sambutannya menegaskan komitmennya sebagai wakil rakyat.
Salim menyambut baik aspirasi yang disampaikan aliansi dari tiga desa ini dan menegaskan pihaknya akan berupaya untuk menampung semua aspirasi masyarakat, sehingga kondisi bisa kondusif, aman dan nyaman.
“Kantor ini kan memang rumah rakyat, jadi semua keluhan, semua aspirasi rakyat pasti kami tampung. Suara rakyat harus didengar,” ujar politisi Partai Nasdem ini.
Salim memastikan akan menindaklanjuti aspirasi dari aliansi pemuda dan masyarakat di tiga desa tersebut. Namun demikian, keputusan akhir berada di eksekutif.
“Apa yang di sampaikan oleh tiga desa tadi, akan kami bahas di rapat komisi I. Ada tiga bagian penting legislatif. Yakni, legislasi, anggaran, dan pengawasan. Nah, dalam persoalan ini fungsi kami adalah di pengawasannya,” pungkasnya.

