BANGKALAN, BacaJatim.com – Polemik kepemilikan lahan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Lerpak 2 di Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, terus berlanjut tanpa titik temu. Hingga kini, lahan sekolah tersebut masih dikuasai oleh ahli waris, bahkan telah dipasangi portal bambu yang menutup seluruh area sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan, Moh. Ya’kub, menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat mengambil tindakan tegas tanpa dasar hukum yang jelas. Saat ini, ia meminta agar pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini ahli waris perlu terlebih dahulu mengajukan gugatan secara resmi.

“Kami masih dalam posisi menunggu. Kalau memang ahli waris merasa memiliki bukti kuat, silakan ajukan gugatan ke pengadilan agar ada kepastian hukum,” ujarnya, Selasa (12/11/2025).

Menurut Ya’kub, langkah pemerintah saat ini difokuskan pada upaya mediasi dan penelusuran administratif. Pihaknya telah meminta klarifikasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait munculnya sertifikat baru atas nama ahli waris pada tahun 2021, sementara KIBA (Kartu Inventaris Barang Aset) pemerintah sudah tercatat sejak tahun 2002.

“Kami ingin tahu proses terbitnya sertifikat itu seperti apa. Karena di atas lahan tersebut sudah berdiri sekolah yang menjadi aset pemerintah sejak lama,” jelasnya.

Ya’kub menilai BPN seharusnya melakukan koordinasi lintas instansi sebelum menerbitkan sertifikat baru, terutama jika lahan yang dimohonkan merupakan fasilitas publik seperti sekolah atau puskesmas.

Meskipun belum ada gugatan resmi yang diajukan, Dinas Pendidikan menegaskan akan tetap menghormati proses hukum yang mungkin diambil oleh salah satu pihak. Sambil menunggu kejelasan dari BPN, pemerintah terus mendorong penyelesaian damai melalui mediasi, agar persoalan ini tidak berlarut dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

“Kami tidak ingin ada gesekan di lapangan. Pemerintah tetap membuka ruang dialog dengan pihak ahli waris,” katanya.

Imbas dari sengketa ini, aktivitas belajar-mengajar sementara dipindahkan ke rumah warga setelah gedung SDN Lerpak 2 disegel oleh ahli waris pada Senin pagi.

Dinas Pendidikan juga telah berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan lembaga pendidikan swasta (MI) di sekitar lokasi untuk meminjam ruang kelas pada jam kosong pagi hari.

“Langkah ini hanya sementara agar anak-anak tetap bisa belajar tanpa gangguan. Ini bukan soal menang atau kalah, tapi soal menjaga hak anak untuk tetap sekolah,” tegas Ya’kub.

***Artikel ini telah tayang di BacaJatim.com. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya — ikuti kami di Google News dan semua media sosial resmi @BacaJatim.