MADIUN, bacajatim.com – Pemerintah Desa (Pemdes) Sidomulyo, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun merealisasikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahun anggaran 2025 senilai Rp 50 juta untuk pembangunan pavingisasi jalan lingkungan di RT 17.
Pembangunan tersebut memiliki volume panjang 86 meter dan lebar 3 meter. Infrastruktur jalan lingkungan ini dibangun guna meningkatkan aksesibilitas warga, menunjang aktivitas ekonomi masyarakat, serta menciptakan lingkungan permukiman yang lebih layak dan nyaman.
Salah satu pelaksana pekerjaan, Ari Dwi Handoko, menyampaikan bahwa seluruh tahapan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa.
“Pengerjaan pavingisasi dilakukan sesuai spesifikasi teknis dan rencana anggaran. Kami mengutamakan kualitas agar hasilnya bisa dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang,” ujar Ari, Senin (29/12/2025).
Sementara itu, Mujiarto, aktivis muda, Menilai realisasi BKK tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa penggunaan BKK untuk pembangunan infrastruktur jalan lingkungan merupakan amanat langsung dari regulasi daerah.
“Bantuan Keuangan Khusus memang dirancang sebagai instrumen percepatan pembangunan desa. Dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 38A Tahun 2022, dijelaskan bahwa BKK digunakan untuk kegiatan infrastruktur desa yang direncanakan melalui musyawarah desa, dimasukkan dalam APBDes, serta dilaksanakan secara transparan dan akuntabel,” jelas Muji.
Ia menambahkan, kesesuaian antara anggaran, volume pekerjaan, dan pelaksanaan di lapangan merupakan indikator penting dalam menilai kepatuhan terhadap regulasi.
“Dalam konteks pavingisasi RT 17 ini, anggaran Rp50 juta dengan volume pekerjaan 86 × 3 meter sudah rasional dan sesuai ketentuan. Ini penting dipahami masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh asumsi keliru terkait pembangunan desa,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Mujiarto juga menekankan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut telah mengacu pada Peraturan Bupati Madiun Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, yang mengedepankan prinsip swakelola, pemberdayaan masyarakat, transparansi, serta akuntabilitas.
“Pembangunan desa bukan hanya soal hasil fisik, tetapi juga soal proses yang benar. Ketika perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berjalan sesuai aturan, maka pembangunan tersebut sah secara hukum dan bermanfaat secara sosial,” tegasnya.
Berharap pembangunan pavingisasi jalan lingkungan ini dapat menjadi contoh pemanfaatan BKK yang tepat sasaran, sekaligus mendorong meningkatnya literasi masyarakat terhadap tata kelola pembangunan desa yang sesuai regulasi.

