BANGKALAN, BacaJatim.com – Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (Kopri) PMII Cabang Bangkalan mendesak Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bangkalan menjatuhkan sanksi tegas terhadap pesantren yang terbukti lalai mencegah dan menangani kekerasan seksual.

Desakan tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan satuan pendidikan keagamaan. Regulasi itu membuka ruang sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional lembaga pendidikan.

Ketua Kopri PC PMII Bangkalan, Mufidatul Ulum, menilai negara tidak boleh ragu hadir secara tegas ketika pesantren gagal melindungi santri dari kekerasan seksual.

Menurutnya, kasus-kasus yang mencuat selama ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual di pesantren bukan semata persoalan oknum, melainkan berkaitan dengan relasi kuasa dan budaya tertutup.

“Kami tidak sedang menuding satu lembaga tertentu. Yang kami dorong adalah penegakan aturan secara adil dan menyeluruh. Jika ada pesantren yang lalai atau melakukan pembiaran, sanksi harus dijatuhkan tanpa pandang bulu,” kata Mufida sapaan lekatnya, Selasa (13/1/2026).

Kopri juga mendesak Kemenag melakukan audit kepatuhan seluruh pesantren di Bangkalan terhadap PMA 73/2022 serta membuka hasil evaluasi tersebut kepada publik. Transparansi dinilai penting untuk memutus rantai impunitas dan memulihkan kepercayaan masyarakat.

Selain penindakan, Kopri meminta setiap pesantren diwajibkan membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual serta menyediakan kanal pelaporan yang aman, independen, dan berpihak pada korban.

“Pesantren seharusnya menjadi ruang aman dan bermartabat. Jangan sampai justru menjadi ruang trauma bagi santri,” ujar Mufida.

Tidak hanya itu, Mufida juga menegaskan, bahwa Kopri PC PMII Bangkalan akan terus mengawal kebijakan dan langkah Kemenag agar implementasi PMA 73 Tahun 2022 tidak berhenti pada dokumen regulasi, tetapi benar-benar melindungi santri di seluruh satuan pendidikan keagamaan di Bangkalan.

Menanggapi desakan tersebut, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kemenag Bangkalan, Abd. Hamid, menyatakan pihaknya berkomitmen menindak pesantren yang melanggar, namun tetap berpegang pada regulasi dan proses hukum.

“Payung kami adalah aturan. Setiap langkah harus dikaji berdasarkan regulasi yang berlaku,” kata Abd. Hamid saat audiensi dengan Kopri PC PMII Bangkalan.

Ia menjelaskan bahwa sejak awal pengajuan izin operasional, setiap pesantren telah menandatangani pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan, termasuk menerima sanksi apabila terbukti melanggar.

Namun, Abd. Hamid menegaskan bahwa penjatuhan sanksi administratif berat, seperti pencabutan izin, tidak bisa dilakukan sebelum ada putusan hukum berkekuatan tetap.

“Selama masih dalam proses hukum, kami harus menunggu. Setelah ada keputusan tetap, baru kami bersikap sesuai regulasi,” ujarnya.

Ia juga mengakui keterbatasan kewenangan sebagai pejabat pelaksana harian. Menurutnya, keputusan strategis berada di tangan pejabat definitif.

Meski demikian, Abd. Hamid memastikan Kemenag tidak akan menghindar dari tanggung jawab jika pelanggaran terbukti secara hukum. “Kalau memang terbukti, tentu harus ditindak. Itu sudah menjadi ketentuan,” katanya.

***Artikel ini telah tayang di BacaJatim.com. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya — ikuti kami di Google News dan semua media sosial resmi @BacaJatim.