BANGKALAN, BacaJatim.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangkalan, Ismet Efendi, hingga kini belum terlihat mengikuti pelatihan dan sertifikasi komisaris Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang digelar di Kota Batu, Malang. Padahal, kegiatan tersebut memiliki aturan ketat dan mewajibkan kehadiran langsung peserta sebagai syarat utama kelulusan.
Ketidakhadiran Sekda Bangkalan itu memunculkan sorotan, mengingat pelatihan sertifikasi komisaris BPR merupakan agenda penting dalam penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya sektor perbankan daerah.
Saat dikonfirmasi di Kantor Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Ismet Efendi tidak berada di tempat. Berdasarkan keterangan staf, Sekda disebut sedang berada di Jakarta. Namun, belum diketahui secara pasti alasan ketidakhadirannya dalam kegiatan sertifikasi tersebut.
Direktur BPR Bangkalan, M. Ach. Slamet Utomo, menegaskan bahwa pelatihan komisaris BPR tidak dapat diwakilkan dan peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.
“Pelatihan ini tidak bisa diwakilkan. Peserta harus hadir penuh karena menjadi salah satu syarat dalam proses sertifikasi,” ujarnya, Senin (13/6/2026).
Ia juga menambahkan bahwa kehadiran peserta menjadi bagian penting dalam penilaian kelulusan, sehingga ketidakhadiran dapat berdampak pada hasil sertifikasi.
Sementara itu, pihak penyelenggara dari Yayasan Yapindo sebelumnya juga telah menegaskan bahwa disiplin kehadiran menjadi faktor utama dalam proses sertifikasi komisaris BPR. Peserta yang tidak mengikuti pelatihan secara berkelanjutan berpotensi tidak memenuhi standar kelulusan.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Sekda Bangkalan terkait ketidakhadirannya dalam agenda tersebut. Kondisi ini pun menimbulkan pertanyaan publik terkait komitmen pejabat daerah dalam mengikuti proses sertifikasi strategis yang berkaitan langsung dengan penguatan tata kelola BPR milik pemerintah daerah.

