BANGKALAN, BacaJatim.com – Kisruh pemerintahan Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, belum juga mereda. Setelah aksi demonstrasi warga pada Februari 2026 lalu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama tokoh masyarakat kembali mendatangi Komisi I DPRD Bangkalan untuk mempertanyakan nasib 10 tuntutan yang hingga kini dinilai belum mendapat penyelesaian.

Dalam audiensi yang berlangsung, BPD membeberkan sederet persoalan yang membelit pemerintahan desa. Mulai dari dugaan penggadaian tanah pecaton, penjualan lahan negara di kawasan pantai, mangkraknya pembangunan Polindes, kepala desa yang disebut jarang masuk kantor, hingga sejumlah program Dana Desa yang dipertanyakan realisasinya.

Ketua BPD Pesanggrahan, Slamet, mengatakan masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap tata kelola pemerintahan desa. Bahkan, salah satu tuntutan utama yang disuarakan warga adalah pencopotan kepala desa.

“Sudah lama masyarakat mempertanyakan berbagai persoalan ini. Dari tanah pecaton yang digadaikan, bangunan di bibir pantai yang diperjualbelikan, perangkat desa yang tidak menerima haknya, sampai pembangunan yang tidak jelas hasilnya,” kata Slamet, Senin (22/6/2026) kemarin di ruang Komisi I DPRD Bangkalan.

Menurutnya, BPD selama ini justru tidak dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) disebut hanya melibatkan sebagian pimpinan BPD tanpa mengikutsertakan seluruh anggota.

“Bagaimana pembangunan bisa berjalan baik kalau BPD sebagai lembaga pengawas tidak pernah dilibatkan secara utuh?,” ujarnya.

Tak hanya itu, BPD juga mempertanyakan sejumlah proyek yang disebut menggunakan Dana Desa namun keberadaannya tidak terlihat secara nyata di lapangan.

Di hadapan Komisi I DPRD Bangkalan, Camat Kwanyar Amir Lutfi mengakui bahwa gejolak di Desa Pesanggrahan bermula dari tuntutan warga yang mendesak kepala desa mundur dari jabatannya. Ia juga mengungkap pembangunan Polindes yang dibiayai Dana Desa tahun 2023 sempat menjadi temuan karena tidak selesai sesuai perencanaan.

“Sudah ada audit dan kepala desa telah melakukan pengembalian atas temuan tersebut,” ujar Amir.

Sejumlah laporan masyarakat terkait dugaan persoalan di Desa Pesanggrahan, lanjut dia, kini telah berada di tangan aparat kepolisian.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bangkalan Abdul Azis menyatakan pemerintah daerah tidak dapat serta-merta memberhentikan kepala desa tanpa dasar hukum yang jelas. Namun, jika proses hukum berkembang hingga penetapan tersangka, bupati memiliki kewenangan untuk melakukan pemberhentian sementara.

Di tengah berbagai polemik tersebut, Desa Pesanggrahan juga belum menerima pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD). Penyebabnya, pemerintah desa hingga kini disebut belum menuntaskan penyusunan Rancangan APBDes sebagai syarat pencairan anggaran.

Ketua Komisi I DPRD Bangkalan, Fadhurrosi, menilai kondisi tersebut menjadi indikator bahwa tata kelola pemerintahan di Desa Pesanggrahan sedang bermasalah.

“Pelayanan pemerintahan di Desa Pesanggrahan memang tidak baik-baik saja. Fakta bahwa ADD dan DD belum cair akibat RAPBDes yang belum selesai menjadi bukti lemahnya tata kelola pemerintahan desa,” tegasnya.

Menurut politikus Demokrat itu, persoalan administrasi yang berlarut-larut telah berdampak langsung terhadap hak perangkat desa dan BPD yang belum terpenuhi.

Komisi I DPRD Bangkalan pun meminta DPMD dan pemerintah kecamatan memperketat pembinaan terhadap Pemerintah Desa Pesanggrahan. Sementara terkait dugaan pelanggaran hukum, DPRD menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.

“Kalau memang ada unsur pidana, biarkan aparat penegak hukum bekerja. DPRD akan terus mengawal aspirasi masyarakat,” pungkasnya.

***Artikel ini telah tayang di BacaJatim.com. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya — ikuti kami di Google News dan semua media sosial resmi @BacaJatim.