BANGKALAN, BacaJatim.com – Peluang Kabupaten Bangkalan menjadi tuan rumah Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) mendatang masih belum pasti. Meski Jawa Timur masuk dalam lima wilayah kandidat penyelenggara, nama Bangkalan hingga kini belum masuk dalam usulan khusus sebagai lokasi pelaksanaan.
Sekretaris Steering Committee (SC) Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2026, Prof. Mohammad Nuh, mengatakan penetapan calon tuan rumah Muktamar saat ini masih berada pada level wilayah, bukan kabupaten atau kota tertentu.
“Kalau Bangkalan secara spesifik belum masuk usulan. Yang sudah disepakati baru wilayahnya, salah satunya Jawa Timur,” kata Prof. Mohammad Nuh usai penutupan Munas dan Konbes NU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil (INSYA), Bangkalan, Selasa (23/6/2026) kemarin.
Menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, PBNU akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur untuk mengetahui daerah mana yang akan diajukan sebagai lokasi penyelenggaraan Muktamar.
“Kami akan berkoordinasi dengan PWNU Jawa Timur apakah Bangkalan termasuk yang diusulkan atau tidak,” ujarnya.
Prof. Nuh menegaskan, belum masuknya nama Bangkalan bukan berarti daerah tersebut tertutup peluangnya menjadi tuan rumah. PBNU, kata dia, tidak pernah menolak daerah tertentu tanpa alasan yang jelas.
“Semua usulan akan diterima dan dikaji secara objektif. Tidak ada penolakan terhadap daerah tertentu tanpa dasar yang jelas,” tegasnya.
Ia menjelaskan, penentuan lokasi Muktamar akan dilakukan setelah tim teknis PBNU melakukan survei terhadap lima wilayah kandidat, yakni Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Barat.
Selain kesiapan lokasi, PBNU juga akan mempertimbangkan berbagai aspek lain seperti infrastruktur, keamanan, kemampuan pendanaan, hingga nilai spiritual yang selama ini menjadi tradisi dalam penyelenggaraan kegiatan besar Nahdlatul Ulama.
Hasil survei tersebut nantinya akan menjadi bahan pertimbangan bagi Rais Aam dan Ketua Umum PBNU untuk menetapkan lokasi Muktamar secara definitif.

