BANGKALAN, BacaJatim.com – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjadikan penuntasan Surat Keputusan (SK) kepengurusan cabang dan wilayah sebagai salah satu fokus utama menjelang pelaksanaan Muktamar NU 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh struktur organisasi memiliki legalitas yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ketua Panitia Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2026, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengatakan PBNU berkewajiban menerbitkan SK bagi seluruh cabang dan wilayah yang telah memenuhi persyaratan organisasi.
“PBNU berkewajiban mengeluarkan SK bagi cabang dan wilayah yang sudah memenuhi seluruh tahapan dan persyaratan yang telah ditetapkan,” ujar Gus Ipul, usai penutupan Munas dan Konbes NU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil (INSYA), Bangkalan, Selasa (23/6/2026) kemarin.
Menurut Menteri Sosial RI tersebut, penataan administrasi kepengurusan menjadi bagian penting dari persiapan menuju Muktamar NU 2026. Sebab, legitimasi kepengurusan di tingkat cabang maupun wilayah akan berpengaruh terhadap kelancaran agenda organisasi ke depan.
Selain menyelesaikan persoalan administrasi, PBNU juga mulai menyusun materi Muktamar berdasarkan berbagai keputusan yang telah dihasilkan dalam Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU 2026. Hasil-hasil pembahasan tersebut akan menjadi bahan strategis yang dibawa dalam forum permusyawaratan tertinggi Nahdlatul Ulama.
“Hasil-hasil Munas dan Konbes akan menjadi bagian dari materi Muktamar. Penyusunannya dilakukan secara simultan agar pelaksanaan Muktamar berjalan dengan baik,” katanya.
Gus Ipul mengungkapkan, dalam beberapa bulan terakhir PBNU telah menerbitkan lebih dari 130 Surat Keputusan untuk cabang dan wilayah di berbagai daerah. Saat ini, hanya tersisa beberapa kepengurusan yang masih dalam tahap penyelesaian.
Ia menegaskan, PBNU terus melakukan mitigasi terhadap sejumlah persyaratan yang belum terpenuhi agar seluruh cabang dan wilayah dapat segera memperoleh SK sesuai aturan organisasi.
“Kami terus melakukan mitigasi agar yang belum memenuhi persyaratan bisa segera diselesaikan. Insyaallah semuanya dapat memperoleh SK dan proses menuju Muktamar berjalan dengan baik,” ucapnya.
Di sisi lain, Gus Ipul menepis anggapan adanya perpecahan di tubuh NU. Menurut dia, dinamika dan perbedaan pandangan yang muncul dalam pembahasan merupakan hal yang wajar dalam organisasi besar dan dapat diselesaikan melalui musyawarah.

