SAMPANG, BacaJatim.com — Balai Besar Wilayah Sungai Brantas Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) telah melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahun Anggaran 2026 untuk wilayah Kabupaten Sampang.

Penandatanganan tersebut digelar di Surabaya, Kamis 18 Juni 2026 lalu, hal itu berdasarkan surat undangan yang beredar dengan Nomor UM0102/B/Bbws10.9.6/2026/12 tertanggal 15 Juni 2026 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pemanfaatan Irigasi Air Tanah, Eny Setyoningrum.

Program P3-TGAI ini merupakan program Padat Karya Tunai (PKT) yang dananya bersumber dari APBN dan pelaksanaannya melibatkan masyarakat petani yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) atau Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA).

Di wilayah Kabupaten Sampang, tahun ini P3-TGAI akan digelar di 222 lokasi yang tersebar di 13 kecamatan. Diantaranya, Torjun, Tambelangan, Sokobanah, Sampang, Robatal, Pangarengan, Omben, Ketapang, Kedungdung, Karangpenang, Jrengik, Camplong dan Banyuates.

Diketahui, pelaksanaan P3-TGAI berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 1776/KPTS/Mn/2026 tanggal 29 Mei 2026 tentang Penetapan Lokasi Daerah Irigasi dan Kelembagaan Penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi Tahun Anggaran 2026.

“Di Sampang itu ada 222 titik dan tersebar di 13 kecamatan. Untuk anggarannya ditiap lokasi sebesar Rp195 juta,” kata Konsultan Manajemen Balai (KMB) wilayah Kabupaten Sampang, Roif Fitrianto kepada bacajatimcom, Kamis (25/06/2026).

Menanggapi hal tersebut, salah seorang aktivis muda, Mohammad Akmal menegaskan pihaknya akan mengawal ketat pelaksanaan P3-TGAI 2026 di Sampang agar tidak disalahgunakan oknum.

“P3-TGAI ini program bagus karena uangnya langsung ke petani. Tapi kami sudah sering temukan di lapangan ada kelompok yang diduga fiktif, harga material di-mark up, dan kualitas fisik tidak sesuai RAB. Jangan sampai penandatanganan perjanjian kerja sama hanya jadi seremonial kertas tanpa makna,” tegas Akmal.

Ia akan meminta BBWS Brantas membuka daftar kelompok tani penerima P3-TGAI ke publik agar masyarakat dan petani tahu siapa yang dapat, berapa anggarannya, dan untuk saluran irigasi mana.

Menurutnya, transparansi ini penting agar tidak ada kelompok titipan atau siluman yang masuk. Lebih lanjut, dia mengingatkan agar penandatanganan perjanjian kerja sama yang ditandatangani tidak berhenti pada formalitas.

“Kalau sudah tandatangan, ya harus konsisten. Kami akan cek langsung ke lapangan apakah dana Rp195 juta per kelompok benar cair 100 persen ke rekening kelompok, apakah belanja material sesuai HSPK, dan apakah tenaga kerjanya benar petani setempat,” ujarnya.

Pihaknya juga akan mendorong BBWS, Dinas PU Sampang, dan Inspektorat untuk turun langsung melakukan pengawasan berlapis.

“Kalau ada indikasi korupsi, potongan dana, atau bangunan cepat rusak, akan saya laporkan ke Kejati dan aparat penegak hukum,” tandas Akmal.

***Artikel ini telah tayang di BacaJatim.com. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya — ikuti kami di Google News dan semua media sosial resmi @BacaJatim.