SAMPANG, BacaJatim.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai pro dan kontra. Di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, dua aksi unjuk rasa beda aspirasi digelar di depan gedung DPRD setempat, Kamis (25/06/2026).
Aksi pertama digelar Aliansi Pemuda dan Masyarakat Peduli MBG, mereka menggelar unjuk rasa untuk memberikan dukungan agar program MBG tetap dilanjutkan.
Mereka membawa kendaraan komando, massa yang ikut dalam aksi juga cukup banyak. Mereka berkumpul dan berorasi.
Komunitas ini menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan program MBG, mereka menilai MBG tidak hanya bermanfaat bagi penerima layanan seperti siswa sekolah, balita, ibu hamil, dan lansia, tetapi juga menggerakkan perekonomian daerah melalui penyerapan produk lokal serta penciptaan lapangan kerja.
“Ini untuk aksi damai saja, istilahnya agar program ini bisa berkelanjutan. Program Pak Presiden ini merupakan program yang mulia. Aspirasi yang disampaikan hari ini semuanya berasal dari para relawan,” kata Abd Hamid, salah satu Korlap aksi.
Hingga pukul 10.30 WIB, massa aksi yang mendukung MBG berangsur membubarkan diri. Sedangkan aksi kedua, baru digelar menjelang siang hari.
Aksi dengan menyuarakan aspirasi yang berlawanan tersebut digelar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
Mereka menyuaran aspirasi yang mengkritik Prabowo-Gibran agar segera mengevaluasi secara menyeluruh sejumlah program pemerintah, khususnya MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Tidak hanya itu, para mahasiswa ini juga menuntut peningkatan kesejahteraan para guru honorer serta kepastian status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Koordinator Lapangan PMII Sampang, Ayu Latifah, menegaskan bahwa, evaluasi menyeluruh diperlukan agar program yang menggunakan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“Kami meminta DPRD Sampang memfasilitasi RDP terbuka agar seluruh pihak terkait dapat memberikan penjelasan secara transparan. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana program-program strategis ini dijalankan, termasuk penggunaan anggaran dan dampaknya terhadap warga,” teriak Ayu Latifah.
PMII juga menyoroti masih minimnya informasi terkait pembangunan KDKMP. Menurut mereka, kejelasan regulasi, mekanisme operasional, kesiapan kelembagaan, hingga penggunaan anggaran perlu dipaparkan secara terbuka agar tidak menimbulkan kebingungan di tingkat desa.

