MADIUN, Bacajatim.com — Pemerintah Kabupaten Madiun terus memperkuat kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan menjaga ketertiban umum di tengah masyarakat.
Penguatan kapasitas tersebut sekaligus menjadi momentum mempererat sinergi antara PPNS, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar), Korwas POLRI serta Kejaksaan. Kolaborasi antarlembaga dinilai penting untuk memastikan setiap proses penegakan hukum berjalan sesuai kewenangan, prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Madiun, Imam Nurwedi, mengatakan jajaran PPNS selama ini telah menjalankan tugas dalam menangani berbagai bentuk pelanggaran Perda, di antaranya persoalan minuman beralkohol (minol), prostitusi dan reklame.
“Kalau terkait minol, prostitusi, reklame, teman-teman sudah sering menangani. PPNS di masing-masing perangkat daerah juga memiliki tupoksi sendiri. Termasuk PPNS di Dinas Perhubungan yang sudah memiliki tugas dan kewenangan sesuai bidangnya,” ujar Imam.
Selain persoalan tersebut, Pemkab Madiun juga terus memberikan perhatian terhadap persoalan kebersihan lingkungan, khususnya kebiasaan membuang sampah sembarangan.
Imam menyebut masih terdapat sejumlah titik yang membutuhkan perhatian dan penanganan bersama, seperti ruas Wonoasri, kawasan Wungu dekat Panggang Ingkung serta sekitar Pasar Sambirejo, Kecamatan Jiwan.
“Yang menjadi PR kita adalah bagaimana penanganan sampah ini. Contohnya di ruas Wonoasri, Wungu dekat Panggang Ingkung, maupun di Pasar Sambirejo Jiwan. Ini menjadi PR bagaimana penanganannya,” jelasnya.
Menurut Imam, keberadaan PPNS diharapkan mampu semakin memperkuat upaya pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan.
“Harapan saya, PPNS di Kabupaten Madiun bagaimana bisa menindak orang-orang yang membuang sampah sembarangan. Jangan sampai persoalan ini terus berulang dan menjadi pemandangan biasa,” harapnya.
Penegakan Hukum Berbasis Kewenangan
PPNS Satpol PP Kabupaten Madiun, Danny Yudi Satriawan, menegaskan bahwa penegakan Perda dilakukan dengan mengedepankan profesionalitas, kepastian hukum dan prosedur yang berlaku.
“Prinsip kami jelas, penegakan Perda harus dilakukan berdasarkan kewenangan dan prosedur yang berlaku. Kami tidak ingin penindakan hanya berhenti pada tindakan di lapangan, tetapi harus memiliki dasar hukum dan administrasi penyidikan yang dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Danny.
Ia menjelaskan, koordinasi dengan Penyidik POLRI menjadi bagian penting dalam pelaksanaan penyidikan. Setiap tindakan penyidikan juga harus dituangkan dalam administrasi yang sesuai, mulai dari pemeriksaan tersangka dan saksi hingga penyitaan serta pemeriksaan tempat kejadian.
“Penegakan hukum daerah harus tegas, tetapi tetap terukur. Yang kami kedepankan adalah kepastian hukum, profesionalitas dan akuntabilitas dalam setiap proses penyidikan,” tegasnya.
Sinergi Perkuat Penegakan Perda
Sementara itu, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Adhi Satyo Wicaksono, menilai peningkatan kapasitas PPNS menjadi hal penting seiring perkembangan hukum acara pidana.
Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi momentum untuk meningkatkan pemahaman aparat terhadap kewenangan dan prosedur penyidikan.
“Dengan adanya KUHAP yang baru, tentu pemahaman terhadap hukum acara harus semakin diperkuat. PPNS harus memahami kewenangan dan prosedur penyidikan, sehingga sejak awal proses penanganan perkara sudah dilakukan sesuai koridor hukum,” ujar Adhi.
Ia menambahkan, koordinasi antara PPNS, Korwas POLRI dan Kejaksaan diperlukan agar setiap proses penanganan perkara dapat berjalan secara efektif dan tidak terkendala pada aspek administrasi, kewenangan maupun pembuktian.
“Jangan sampai penanganan di lapangan sudah dilakukan, tetapi kemudian terkendala pada aspek administrasi, kewenangan maupun pembuktian. Karena itu, sejak awal harus dibangun komunikasi dan koordinasi yang baik,” jelasnya.
Adhi menegaskan bahwa sinergi antarlembaga tetap dilaksanakan dengan menghormati kewenangan masing-masing institusi.
“Yang kita bangun adalah sinergi. PPNS menjalankan kewenangannya, Korwas melakukan fungsi koordinasi dan pengawasan teknis, sementara Kejaksaan menjalankan fungsi sesuai kewenangannya dalam proses hukum berikutnya,” katanya.
Melalui penguatan kapasitas PPNS dan sinergi lintas lembaga tersebut, Pemkab Madiun berkomitmen menghadirkan penegakan Perda yang profesional, proporsional dan akuntabel.
Upaya tersebut diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum terhadap setiap pelanggaran, tetapi juga mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menaati aturan serta bersama-sama menciptakan Kabupaten Madiun yang aman, tertib, bersih dan nyaman.

