BANGKALAN, BacaJatim.com – Komisi I DPRD Kabupaten Bangkalan mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang berencana memfokuskan dan meratakan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) hingga ke tingkat kecamatan.

Pelayanan tersebut meliputi pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, hingga Kartu Keluarga (KK). Dengan kebijakan ini, masyarakat diharapkan tidak lagi harus datang ke pusat pemerintahan di Kota Bangkalan untuk mengurus dokumen kependudukan.

Pemerintah Kabupaten Bangkalan menargetkan rencana pemerataan pelayanan administrasi kependudukan tersebut dapat dilaksanakan pada tahun ini. Bahkan, seluruh persiapan dan pelaksanaannya ditargetkan rampung pada Desember mendatang.

“Insyaallah, November sudah rampung,” demikian harapan dalam rencana percepatan pemerataan layanan adminduk tersebut, Selasa (8/9/2026).

Sebagai bentuk keseriusan, Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui masing-masing camat juga telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan pelayanan adminduk di tingkat kecamatan dalam P-APBD 2026.

Penganggaran tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan rencana pemerataan pelayanan tidak hanya berhenti pada kebijakan, tetapi dapat benar-benar direalisasikan dan dirasakan masyarakat.

Dengan adanya dukungan anggaran tersebut, kecamatan diharapkan memiliki kesiapan sarana dan kebutuhan pendukung pelayanan sehingga masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat kota dapat memperoleh layanan dokumen kependudukan secara lebih mudah, cepat, dan efisien.

Meski demikian, terdapat tiga kecamatan yang pelayanan administrasi kependudukannya masih diarahkan ke Mal Pelayanan Publik (MPP), yakni Kecamatan Bangkalan Kota, Burneh, dan Socah. Sebab, tiga kecamatan ini dinilai memiliki jarak yang relatif dekat dengan MPP.

Sekretaris Komisi I DPRD Bangkalan, Nur Hakim, menilai langkah Pemerintah Kabupaten Bangkalan tersebut sebagai bentuk keberpihakan terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

Menurutnya, pelayanan administrasi kependudukan merupakan kebutuhan penting yang harus mudah diakses oleh seluruh warga, termasuk masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota.

“Ini menjadi bukti bahwa pelayanan dasar memang harus diutamakan untuk masyarakat. Kami tentu mengapresiasi upaya pemerintah dalam meratakan pelayanan administrasi kependudukan,” ujar Hakim.

Politisi PDI-Perjuanagan ini menilai keberadaan layanan adminduk di masing-masing kecamatan akan memberikan kemudahan sekaligus mengurangi beban masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan.

Masyarakat yang sebelumnya harus mengeluarkan biaya dan waktu untuk datang ke Kota Bangkalan kini cukup mengurus kebutuhan administrasi di kecamatan masing-masing.

“Harapannya masyarakat yang tinggal jauh tidak perlu lagi datang ke kota. Cukup datang ke kecamatan masing-masing untuk mengurus administrasi kependudukan,” katanya.

Hakim juga berharap masyarakat dapat memanfaatkan rencana tersebut dengan maksimal, terutama bagi warga yang hingga saat ini belum memiliki dokumen kependudukan seperti KTP.

Menurut dia, kemudahan akses pelayanan harus menjadi momentum untuk meningkatkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan di Kabupaten Bangkalan.

“Kalau dulu mungkin masyarakat terkendala jarak dan biaya perjalanan, sekarang dengan pelayanan yang lebih dekat tentu akan jauh lebih efisien. Harapannya masyarakat yang belum memiliki KTP maupun dokumen lainnya bisa segera mengurus,” pungkasnya.

***Artikel ini telah tayang di BacaJatim.com. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya — ikuti kami di Google News dan semua media sosial resmi @BacaJatim.