BANGKALAN, BacaJatim.com – Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bangkalan menyoroti rencana pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan mitra dapur di Kabupaten Bangkalan.

Ketua Umum PC PMII Bangkalan, Azis Taufikur Rohman, mempertanyakan adanya permintaan dana sebesar Rp350 ribu kepada setiap dapur yang mengikuti kegiatan tersebut.

Azis mengatakan, pihaknya menemukan sejumlah hal yang perlu diklarifikasi setelah menindaklanjuti surat undangan FGD yang ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangkalan Ismed Effendi.

Menurutnya, keterlibatan sejumlah instansi dalam undangan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan FGD memiliki agenda yang cukup penting dalam koordinasi pelaksanaan program MBG di Bangkalan.

“Menindaklanjuti surat undangan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan perihal FGD, ada kejanggalan. Mengingat urgensi acara tersebut seolah menjadi suatu hal yang penting karena beberapa instansi diundang,” kata Azis.

Ia kemudian menyoroti adanya kontribusi Rp350 ribu yang disebut dibebankan kepada setiap dapur MBG.

Azis memperkirakan jumlah dapur MBG di Bangkalan mencapai sekitar 134 dapur. Jika seluruh dapur memberikan kontribusi dengan nominal tersebut, dana yang terkumpul secara matematis mencapai sekitar Rp46,9 juta.

“Bayangkan acara sekelas FGD setiap dapur diminta Rp350 ribu. Sedangkan jumlah dapur di Bangkalan kurang lebih 134. Berarti ada uang yang terkumpul Rp46 juta lebih di situ,” ujarnya.

Menurut Azis, pihaknya tidak mempersoalkan kegiatan diskusi apabila memang bertujuan meningkatkan koordinasi dan pelaksanaan MBG. Namun, ia mempertanyakan dasar penarikan kontribusi serta transparansi penggunaan dana yang dibebankan kepada mitra dapur.

“Kami paham mitra-mitra tidak ada yang protes di publik, tapi menurut kami ini bagian dari benih-benih menuju pungli,” katanya.

Azis bahkan menyebut pihaknya menilai terdapat potensi pungutan yang perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan program MBG.

“Kami menilai ini ada potensi pungli yang ingin dicuci menjadi halal dengan nama FGD,” ujarnya.

Ia mengaku telah menghubungi sejumlah dapur MBG. Menurut Azis, ada mitra yang sebenarnya keberatan dengan adanya kegiatan tersebut, khususnya apabila dibarengi dengan kewajiban membayar iuran.

“Beberapa dapur yang kami hubungi sebenarnya tidak setuju dengan kegiatan ini, apalagi sampai ada iuran dan semacamnya. Hanya saja mereka takut untuk muncul ke publik,” ungkapnya.

Selain persoalan iuran, PMII Bangkalan juga mempertanyakan mekanisme penyelenggaraan FGD tersebut. Salah satu yang menjadi perhatian adalah surat undangan yang ditandatangani Sekda Bangkalan, bukan secara langsung atas nama HMD-GEMAS atau Satgas MBG Kabupaten Bangkalan.

Azis mempertanyakan dasar pelibatan Pemkab Bangkalan dalam kegiatan tersebut, mengingat FGD disebut ditujukan kepada para mitra dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bangkalan.

“Yang kami pertanyakan, kalau FGD ini memang ditujukan kepada mitra dapur SPPG se-Bangkalan, kenapa undangannya muncul dari Sekda, bukan atas nama HMD-GEMAS atau Satgas? Ini perlu diperjelas,” katanya.

Menurut dia, persoalan tersebut penting untuk dijelaskan agar tidak terjadi kerancuan mengenai siapa yang menjadi penyelenggara, siapa yang bertanggung jawab, serta apakah kegiatan dan mekanisme kontribusi tersebut telah diketahui oleh seluruh pihak terkait.

“Apakah kegiatan ini memang bagian dari agenda Satgas MBG atau ada pihak lain yang menginisiasi? Kemudian apakah Bupati juga mengetahui dan memberikan persetujuan? Ini yang harus dibuka secara terang,” ujar Azis.

Ia menegaskan, pertanyaan tersebut bukan untuk mempersoalkan keberadaan FGD, melainkan meminta kejelasan mengenai mekanisme dan penggunaan dana yang dibebankan kepada mitra.

“Jangan sampai nama pemerintah daerah digunakan untuk kegiatan yang kemudian membebani mitra. Kami ingin semuanya jelas, termasuk siapa penyelenggaranya dan ke mana uang tersebut digunakan,” tegasnya.

Namun, tudingan dan kekhawatiran tersebut merupakan penilaian dari PC PMII Bangkalan. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan dari pihak penyelenggara mengenai dasar penetapan kontribusi Rp350 ribu, apakah bersifat wajib atau sukarela, mekanisme penghimpunan dana, serta peruntukannya secara rinci.

Azis juga mengaitkan persoalan tersebut dengan komitmen Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono terkait tata kelola Program MBG.
Menurut Azis, penyelenggaraan program MBG semestinya dilakukan secara transparan dan tidak membebani mitra dengan pungutan yang tidak memiliki dasar jelas.

“Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono secara tegas berkomitmen dan menginstruksikan agar seluruh ekosistem Program Makan Bergizi Gratis bersih dan bebas dari praktik pungutan liar, pemerasan, serta korupsi,” kata Azis.

Ia juga mempertanyakan apakah kegiatan FGD dan mekanisme kontribusi tersebut telah diketahui atau mendapat persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

“Kami belum paham apakah ini sudah mendapat restu Bupati Kabupaten Bangkalan. Yang jelas kami akan follow up ini untuk kebaikan Kabupaten Bangkalan,” tegasnya.

Berdasarkan informasi yang tersedia, Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD-GEMAS) Bangkalan menjadi wadah komunikasi para mitra dapur MBG. Surat undangan FGD yang beredar mencantumkan agenda kegiatan pada 23 September 2026 di Pendopo Pratanu Kabupaten Bangkalan.

Sementara itu, pelaksanaan program MBG di Bangkalan sebelumnya juga berada dalam pengawasan Satgas MBG Kabupaten Bangkalan. Pada Juli 2026, RRI melaporkan terdapat sekitar 120 dapur MBG yang aktif melayani penerima manfaat di wilayah tersebut.

***Artikel ini telah tayang di BacaJatim.com. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya — ikuti kami di Google News dan semua media sosial resmi @BacaJatim.