BANGKALAN, BacaJatim.com – Persoalan aset menjadi perhatian Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bangkalan. Manajemen perusahaan daerah itu menggelar Forum Group Discussion (FGD) untuk membahas langkah hukum dan strategi pemulihan aset yang berpotensi berpindah penguasaan kepada pihak lain.

Forum tersebut menghadirkan dua akademisi Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, yakni Dr. Faisal Kurniawan, SH, MH, LLM dan Dr. Prawitra Thalib, SM, MH. Keduanya diminta memberikan pandangan hukum terkait upaya penyelamatan aset sekaligus penyelesaian persoalan aset yang memiliki konsekuensi hukum.

Faisal Kurniawan mengatakan, pembahasan tidak hanya berkaitan dengan inventarisasi aset, tetapi juga menyangkut langkah pemulihan terhadap aset korporasi yang berpotensi lepas atau telah berada dalam penguasaan pihak lain.

Persoalan tersebut, kata dia, termasuk aset yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi maupun putusan pengadilan yang berdampak terhadap kepemilikan atau penguasaan aset milik BUMD.

“Yang menjadi fokus adalah bagaimana melakukan recovery terhadap aset korporasi yang berpotensi lepas kepada pihak lain. Termasuk aset yang berkaitan dengan putusan-putusan tindak pidana korupsi,” ujar Faisal.

Ia menegaskan, aset yang dimiliki BUMD memiliki keterkaitan dengan kepentingan daerah sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan ketentuan hukum.

“Aset BUMD itu juga asetnya daerah. Sehingga pemulihan atau recovery aset BUMD ini penting dilakukan,” katanya.

Menurut Faisal, persoalan aset tidak cukup diselesaikan hanya melalui pendekatan administratif. Diperlukan pemetaan persoalan dan kajian hukum untuk menentukan langkah yang dapat ditempuh perusahaan, terutama terhadap aset yang status kepemilikan atau penguasaannya masih bermasalah.

Sementara itu, Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Perseroda Bangkalan, Tajuz Suhud, mengatakan FGD digelar untuk mendapatkan rumusan langkah hukum yang dapat menjadi pijakan manajemen dalam menangani persoalan aset.

Menurut dia, urusan aset menjadi salah satu bagian yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya. Karena itu, Perseroda membutuhkan masukan dari ahli hukum dan akademisi sebelum menentukan langkah lebih lanjut.

“FGD ini untuk merumuskan langkah-langkah yuridis yang tepat dan terukur dalam penyelamatan aset perusahaan,” ujar Tajuz.

Ia mengatakan, hasil pembahasan nantinya diharapkan tidak berhenti pada rekomendasi akademis. Manajemen Perseroda akan menjadikannya sebagai bahan untuk menentukan langkah operasional dan taktis dalam penanganan aset.

“Selain itu, juga menentukan tindakan operasional dan taktis yang bisa segera dieksekusi oleh manajemen bersama para pemangku kepentingan terkait,” katanya.

Pembahasan mengenai aset tersebut juga menjadi bagian dari upaya Perseroda memperkuat penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).

Dengan adanya kajian hukum, perusahaan berharap setiap langkah terkait aset memiliki dasar yang jelas, baik dari sisi hukum maupun tata kelola korporasi.

Perseroda menyatakan penanganan aset akan dilakukan dengan mengedepankan kepastian hukum, transparansi dan akuntabilitas. Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk memastikan aset perusahaan daerah tetap dapat dimanfaatkan bagi keberlangsungan usaha dan kepentingan daerah.

***Artikel ini telah tayang di BacaJatim.com. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya — ikuti kami di Google News dan semua media sosial resmi @BacaJatim.