JEMBER, BacaJatim.com — Dinamika penataan Pasar Tanjung kembali mendapat perhatian. Laskar Jahanam (Jalinan Hati Anak Manusia) bersama Paguyuban Pedagang Pasar Tanjung menggelar aksi penyampaian pendapat di muka umum.
Aksi yang digelar pada Rabu (30/09/2026) tersebut menjadi wadah bagi pedagang dan massa untuk menyampaikan aspirasi terkait sejumlah kebijakan yang dinilai berpengaruh terhadap kegiatan perdagangan di kawasan Pasar Tanjung.
Beberapa persoalan yang disorot meliputi rencana penertiban kawasan, pengaturan jam aktivitas berdagang, perubahan arus lalu lintas, serta keberlangsungan usaha para pedagang yang selama ini menggantungkan penghasilan dari kawasan tersebut.
Ketua Laskar Jahanam, Dwi Agus, mengatakan Pasar Tanjung memiliki peran yang lebih luas dibanding sekadar lokasi aktivitas jual beli. Menurutnya, berbagai kelompok masyarakat memiliki keterkaitan dengan aktivitas ekonomi yang berlangsung di kawasan tersebut.
Ia menyebut mata rantai perdagangan Pasar Tanjung melibatkan petani, pedagang pickup, pedagang bajongan, pedagang pelataran atau lesehan, pemilik lapak, pembeli, jasa angkutan, serta masyarakat yang tinggal di sekitar pasar.
“Kami meminta pemerintah mempertimbangkan kondisi tersebut dalam setiap kebijakan penataan. Penataan, menurutnya, perlu dilakukan dengan melihat kondisi pasar secara menyeluruh dan melibatkan pihak-pihak yang terdampak,” kata Dwi Agus.
Dwi Agus mengatakan persoalan mengenai penertiban pedagang telah berlangsung sejak Agustus 2026. Sejumlah pertemuan, surat, konsolidasi, dan permintaan dialog kemudian dilakukan sebagai bagian dari upaya menyampaikan aspirasi pedagang.
Memasuki September, Pemerintah Kabupaten Jember disebut telah melakukan dialog dengan sejumlah pedagang dan elemen masyarakat. Salah satu pembahasan pada 23 September berkaitan dengan pembentukan satuan tugas serta rencana penataan kawasan Pasar Tanjung.
Persoalan lalu lintas juga menjadi bagian dari kebijakan yang diterapkan di sekitar pasar. Uji coba perubahan arus lalu lintas di Jalan Samanhudi mulai diberlakukan pada 28 September 2026.
“Langkah tersebut disebut pemerintah bertujuan untuk mengurai persoalan lalu lintas, lingkungan, dan aktivitas perdagangan. Pelaksanaan perubahan arus juga disebut masih dalam tahap uji coba dan akan dilakukan evaluasi.,” tuturnya.
Dwi Agus menyampaikan bahwa penerapan kebijakan tersebut sempat mendapat penolakan dari pedagang di Jalan Samanhudi. Pedagang di Jalan Untung Suropati juga disebut menyampaikan keberatan ketika dilakukan sosialisasi mengenai perubahan jam aktivitas berdagang.
Dalam aksi tersebut, Laskar Jahanam dan Paguyuban Pedagang Pasar Tanjung menyampaikan tujuh tuntutan. Mereka meminta pemerintah bertanggung jawab terhadap seluruh aspek kepentingan di Pasar Tanjung dan kawasan sekitarnya.
Selain itu, massa meminta penindakan terhadap oknum pemerintah maupun nonpemerintah yang terbukti melakukan pelanggaran. Mereka juga menyerukan penghentian diskriminasi dan monopoli kepentingan yang mereka nilai berkaitan dengan aktivitas di Pasar Tanjung.
“Kami meminta agar penertiban tidak dilakukan tanpa solusi serta mendesak adanya tindakan terhadap praktik pungutan liar di lingkungan pasar. Mereka juga menuntut adanya tata kelola pasar yang konkret, adil, aman, dan nyaman,” ungkapnya.
Melalui aksi tersebut, pedagang menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan bukan dimaksudkan untuk menolak penataan Pasar Tanjung. “Mereka berharap setiap kebijakan dapat dibahas secara terbuka dan partisipatif sehingga keberlangsungan usaha pedagang tetap menjadi salah satu pertimbangan dalam penataan kawasan,” pungkasnya.

