SUMENEP, BacaJatim.com – Polemik internal RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep kembali menjadi perhatian publik. Di tengah derasnya permintaan klarifikasi dari sejumlah pihak, Direktur RSUD justru memilih menutup ruang dialog dan mengaku tidak bisa memberi penjelasan sebelum mendapat izin dari Bupati.

Pernyataan tersebut disampaikan Direktur RSUD melalui pesan WhatsApp yang beredar di kalangan media. Dalam pesannya, ia menyebutkan tidak dapat melayani permintaan audiensi baik secara personal maupun kelompok untuk sementara waktu.

“Maaf utk sementara saya tdk bisa melayani per personal atau per kelompok …insyaAllah jika sudah dpt ijin dari bupati akan jumpa pers,” tulisnya.

Sikap tersebut menyusul adanya surat permohonan audiensi dari sejumlah elemen mahasiswa, termasuk Himpunan Pemuda Mahasiswa Madura (HIPMA). Mereka ingin mengklarifikasi isu-isu serius yang beredar, mulai dari dugaan mafia jasa pelayanan (jaspel), keberadaan pegawai siluman, hingga penggajian ganda.

Alih-alih merespons dengan terbuka, Direktur RSUD justru terkesan melempar tanggung jawab kepada kepala daerah. Hal ini menuai kritik dari kalangan mahasiswa dan jurnalis yang menilai sikap tersebut sebagai bentuk penghindaran dari kewajiban menjawab pertanyaan publik.

“Ini rumah sakit milik rakyat, bukan milik pribadi. Kalau memang tidak ada masalah, kenapa harus menunggu izin Bupati untuk memberi klarifikasi?” tegas Dayat, perwakilan HIPMA Sumenep.

Dayat menilai alasan birokratis yang disampaikan Direktur hanya memperpanjang ketertutupan yang selama ini dirasakan masyarakat terhadap institusi tersebut. Ia juga mengonfirmasi bahwa aksi terbuka tetap akan digelar dalam waktu dekat.

“Jika tidak ada respons, kami akan langsung mendatangi kantor Bupati. Ini bukan hanya soal audiensi, tapi tentang keberanian membuka kebenaran,” tambahnya.

Menurutnya, komunikasi publik di tubuh RSUD Sumenep sangat buruk. Harusnya sebagai pimpinan lembaga publik, Direktur dapat berdiri di depan menjawab kritik dengan data dan argumen, bukan sembunyi di balik prosedur administratif.

Sejumlah jurnalis juga menyatakan hal senada. Mereka mengaku sulit mendapatkan pernyataan resmi dari pihak RSUD terkait berbagai isu yang berkembang. Padahal dalam sistem demokrasi, akses informasi adalah bagian dari pelayanan publik.

Kondisi ini berpotensi memperburuk citra RSUD sebagai institusi pelayanan kesehatan daerah. Ketertutupan semacam ini hanya akan menimbulkan spekulasi dan kecurigaan lebih luas di tengah masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan dari Bupati Sumenep terkait klaim izin yang disebut Direktur RSUD. Publik pun kini menanti, apakah pemerintah daerah akan turun tangan atau justru memilih diam atas kegaduhan yang terjadi.

***Artikel ini telah tayang di BacaJatim.com. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya — ikuti kami di Google News dan semua media sosial resmi @BacaJatim.