SUMENEP, BacaJatim.com – Sorotan tajam kembali mengarah pada RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep. Bukan sekadar soal layanan publik atau polemik jaspel (jasa pelayanan), namun mengarah ke dugaan penyimpangan sistemik di tubuh manajemen rumah sakit pelat merah tersebut.

Informasi yang beredar menyebut, Direktur RSUD disebut-sebut berhasil mengelabui berbagai unsur penting dalam Pemerintahan Kabupaten Sumenep, mulai dari Bupati, Sekda, hingga Inspektorat. Bahkan, oknum di manajemen rumah sakit dituding mampu ‘mengatur’ laporan internal agar tetap terlihat bersih.

Bocoran internal menyebutkan adanya tunjangan berlebihan yang diterima oleh beberapa kepala seksi dan kepala bidang di RSUD, bahkan disebut melebihi kepala dinas di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain. Padahal dari segi jabatan dan beban kerja, posisi mereka dinilai tidak setara.

“Ada kabid yang terima tunjangan sampai belasan juta rupiah. Bahkan melampaui gaji pokok. Ini jelas janggal,” ungkap salah satu narasumber internal rumah sakit yang enggan disebutkan namanya.

Praktik tumpang tindih tunjangan juga jadi sorotan. ASN di RSUD diduga menerima lebih dari satu jenis tunjangan kinerja, seperti Tukin dan Jaspel sekaligus. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan distribusi dalam sistem penggajian ASN.

Lebih mencengangkan, muncul dugaan keberadaan pegawai fiktif atau ‘siluman’ di RSUD. Mereka tercatat sebagai pegawai aktif dan menerima gaji, namun secara fisik tidak pernah tampak bekerja di lapangan. Bahkan ada yang disebut sudah pindah instansi, namun tetap digaji oleh RSUD.

Dayat, perwakilan YLBH Madura, mengatakan bahwa kondisi ini mencerminkan lemahnya fungsi kontrol dalam tubuh Pemkab Sumenep. Ia menyebut RSUD seperti “negara dalam negara” yang berjalan tanpa pengawasan efektif.

“Kalau Bupati bisa dikelabui oleh direktur rumah sakit, berarti ada sistem yang lumpuh. Apa fungsi Inspektorat, Sekda, dan BKD?” ujar Dayat dengan nada tegas.

Pemerintah daerah dinilai terlalu membiarkan dan tidak melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen RSUD. Padahal rumah sakit ini adalah ujung tombak pelayanan publik, dan harus mencerminkan integritas birokrasi.

Kritik juga diarahkan pada ketimpangan pendapatan antara dokter dan tenaga kesehatan lainnya seperti perawat, bidan, farmasi, hingga staf teknis. Ketimpangan ini menciptakan kecemburuan dan menurunkan semangat kerja.

RSUD dr. H. Moh. Anwar saat ini ibarat cermin buram bagi citra pemerintah daerah. Ketika ketidakadilan dan praktik manipulatif dibiarkan tumbuh, maka kepercayaan publik pada institusi bisa ambruk.

Banyak pihak mendesak Bupati Sumenep untuk segera turun tangan langsung, bukan hanya mengevaluasi direktur, tapi membenahi sistem dari hulu ke hilir. Sebab jika pemimpin daerah bisa dikelabui bawahannya, maka rakyat patut bertanya: siapa sesungguhnya yang berkuasa?

***Artikel ini telah tayang di BacaJatim.com. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya — ikuti kami di Google News dan semua media sosial resmi @BacaJatim.