SUMENEP, BacaJatim.com – Isu dugaan pegawai “siluman” yang bekerja di RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep kembali mencuat dan menjadi sorotan tajam publik. Skandal ini tidak hanya mengusik integritas birokrasi, tetapi juga membuka borok sistem penganggaran yang tidak transparan di tubuh Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Informasi yang berkembang menyebutkan adanya aliran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membayar gaji pegawai yang tidak melalui proses rekrutmen resmi. Ironisnya, tidak ada satu pun instansi terkait yang mau bertanggung jawab atas penyaluran dana tersebut.
Kepala Bidang Anggaran di Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sumenep, Fardiansyah, mengaku pihaknya hanya menerima data dari rumah sakit dan Inspektorat. Ia menegaskan bahwa BPPKAD tidak memiliki kewenangan untuk menelaah keabsahan pegawai yang tercantum dalam laporan anggaran.
“Kalau soal teknis kepegawaian dan detail nama-nama pegawai, kami tidak tahu. Semua berdasarkan data yang disampaikan oleh RSUD,” ungkapnya singkat saat dikonfirmasi.
Sikap tersebut langsung mendapat kritik dari sejumlah aktivis dan pengamat kebijakan publik. Mereka menilai pernyataan Fardiansyah menunjukkan lemahnya kontrol keuangan daerah, apalagi jika menyangkut dana APBD yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik.
Lebih lanjut, dugaan penyisipan anggaran gaji untuk pegawai “siluman” ini dilakukan secara terselubung melalui pos belanja gaji dalam struktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Skema ini dinilai sebagai celah yang dimanfaatkan untuk mengaburkan pengawasan terhadap anggaran yang digunakan.
Di sisi lain, Inspektorat Kabupaten Sumenep sebagai lembaga pengawas internal justru memberikan tanggapan yang tak kalah mengejutkan. Irban III Inspektorat, Asis Munandar, menyatakan bahwa pihaknya tidak berwenang menuntut laporan terperinci terkait penggunaan anggaran BLUD.
“RSUD itu BLUD, jadi mereka punya otonomi dalam pengelolaan anggaran. Tidak ada kewajiban menyerahkan data gaji pegawai satu per satu ke kami,” dalihnya ketika ditanya perihal audit dan pengawasan.
Pernyataan tersebut justru memperjelas bagaimana pengawasan internal tidak berjalan sebagaimana mestinya. Publik pun bertanya-tanya, bagaimana mungkin dana miliaran rupiah bisa mengalir tanpa kontrol ketat, sementara masyarakat terus dibebani persoalan layanan kesehatan yang belum maksimal.
Aktivis antikorupsi Dayat Rahman menyebut bahwa lemahnya pengawasan dan saling tuding antar-lembaga merupakan indikasi adanya pembiaran terhadap praktik-praktik tidak sehat dalam birokrasi. Ia bahkan menduga adanya aktor-aktor yang bermain di balik layar untuk melindungi sistem pegawai siluman ini.
“Kalau tidak ada tindakan tegas dari kepala daerah, praktik ini akan menjadi penyakit menahun. Ini soal uang rakyat yang diselewengkan dengan dalih teknis birokrasi,” tegasnya.
Situasi ini menuntut langkah cepat dan konkret dari Bupati Sumenep. Audit menyeluruh, evaluasi terhadap sistem BLUD, serta penindakan kepada pihak yang terlibat menjadi keharusan demi mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Jika tidak, skandal pegawai siluman ini tidak hanya menjadi masalah fiskal, tapi juga menjadi preseden buruk yang menular ke instansi lain dan merusak kredibilitas reformasi birokrasi yang selama ini didengungkan.

