BANGKALAN, BacaJatim.com – Perseteruan hukum terkait status tanah wakaf di Desa Kramat, Kecamatan Bangkalan, kini memasuki babak baru. Yayasan Roudhatul Anwar resmi mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bangkalan atas dugaan perubahan status nadzir tanpa persetujuan.
Kasus ini menarik perhatian publik karena menyeret nama MH, mantan anggota DPRD Jawa Timur sekaligus eks calon Bupati Bangkalan, yang kini tercatat sebagai Ketua Pembina yayasan baru yang disebut menjadi nadzir atas tanah tersebut.
Sidang perdana digelar pada Senin (30/6/2025) dengan agenda pembacaan gugatan pembatalan ikrar wakaf. Dalam sidang itu, tergugat berinisial NQ tidak hadir, sehingga majelis hakim menjadwalkan pemanggilan ulang.
Kuasa hukum penggugat, Ana Alfiatus Sholeha, SH., MH., menyatakan bahwa kliennya yang merupakan bagian dari keluarga pewakaf merasa telah dikhianati secara moral.
Ia menjelaskan bahwa tanah tersebut awalnya dihibahkan secara ikhlas untuk mendukung operasional taman kanak-kanak (TK) dan pembangunan sebuah musala.
“Proses wakaf dilakukan tahun 2020 untuk mendukung program hibah dari Pemprov Jawa Timur. Renovasi selesai tahun lalu, tapi hingga kini janji pengembalian tanah tak kunjung ditepati,” terang Ana.
Yang mengejutkan, menurut Ana, adalah perubahan status nadzir tanah wakaf yang terjadi secara diam-diam di awal 2025.
“Tanpa pemberitahuan, status tanah tiba-tiba tercatat atas nama yayasan baru, dengan MH sebagai Ketua Pembinanya. Ini yang menjadi dasar gugatan kami,” ujarnya.
Ana menekankan bahwa gugatan ini bukan semata menyangkut aset fisik, tetapi juga nilai historis dan tanggung jawab keluarga pewakaf.
“Tanah ini adalah bagian dari warisan leluhur. Ada nilai spiritual dan sosial yang tak bisa diabaikan. Kami akan menempuh seluruh jalur hukum yang tersedia,” tegasnya.

