BANGKALAN, BacaJatim.com – Tingginya kasus kekerasan seksual di Kabupaten Bangkalan mendapat perhatian serius dari DPR RI. Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Ansari, menilai kondisi tersebut sebagai peringatan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak di daerah masih jauh dari memadai.
Hal itu disampaikan Ansari saat menjadi narasumber dalam kegiatan Talk Show Gender Awareness bertajuk “Generasi Sadar Gender, Saatnya Bicara, Saatnya Bergerak” yang digelar di Kampus Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Sabtu (25/10/2025).
“Sekarang ini banyak sekali kasus kekerasan seksual, baik di masyarakat maupun di kampus. Ini harus menjadi fokus serius agar tidak terulang lagi,” ujar Ansari saat diwawancarai usai acara.
Ansari menegaskan, maraknya kekerasan seksual di Bangkalan menunjukkan lemahnya sistem pencegahan dan pengawasan di tingkat daerah. Karena itu, DPR mendorong pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan aparat penegak hukum untuk memperkuat langkah-langkah perlindungan bagi perempuan dan anak.
“Pencegahan tidak bisa dilakukan secara parsial. Pemerintah, kampus, media, dan masyarakat harus bekerja sama melalui kolaborasi pentahelix. Semua harus bergerak,” tegasnya.
Menurutnya, perguruan tinggi juga perlu berperan aktif membangun kesadaran gender dan menyiapkan mekanisme pelaporan yang aman bagi korban kekerasan seksual. Ia menilai, banyak kasus tidak terungkap karena korban takut atau tidak tahu harus melapor ke mana.
Kasus Kekerasan Seksual di Bangkalan Disorot
Ansari menyoroti kasus kekerasan seksual di Bangkalan yang melibatkan delapan pelaku terhadap seorang perempuan di bawah umur. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai perbuatan keji dan tidak manusiawi yang mencoreng nilai kemanusiaan.
“Kasus ini sangat memprihatinkan. Delapan orang pelaku terhadap satu korban di bawah umur, itu benar-benar kejam,”ujarnya dengan nada tegas.
Ia meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut dan memastikan korban mendapat pendampingan psikologis dari lembaga terkait seperti KPAI dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
Ansari menegaskan, DPR RI akan terus mendorong pemerintah pusat dan daerah memperkuat kebijakan perlindungan anak dan perempuan, termasuk lewat edukasi publik di sekolah dan kampus.
“Perlindungan anak bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Kita tidak boleh diam melihat kekerasan terjadi berulang,” pungkasnya.

