BANGKALAN, BacaJatim.com – Perkara dugaan korupsi bantuan modal fiktif yang menyeret Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD Sumber Daya Bangkalan dan PT Tonduk Majeng Madura resmi memasuki tahap persidangan. Kasus yang sempat menyita perhatian publik ini kini disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.
Sidang perdana digelar pada Rabu (5/2/2026) dengan agenda pembacaan surat dakwaan terhadap para terdakwa. Informasi tersebut disampaikan oleh Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Bangkalan, Muhammad Fakhry, saat dikonfirmasi pada Jumat (6/2/2026).
“Sidang pertama sudah dilaksanakan dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Surabaya,” ujar Fakhry.
Ia menjelaskan, persidangan akan berlanjut pada pekan depan dengan agenda pembacaan eksepsi atau nota keberatan dari pihak terdakwa. Dari enam terdakwa yang diajukan ke persidangan, satu di antaranya telah menyatakan akan mengajukan keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum.
“Minggu depan dijadwalkan pembacaan eksepsi karena ada satu terdakwa yang mengajukan keberatan,” katanya.
Dalam perkara ini, jaksa mendakwa para terdakwa dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman pidana yang dikenakan tidak ringan, mulai dari hukuman minimal dua tahun penjara hingga maksimal 20 tahun penjara.
“Pasal yang didakwakan ancaman hukumannya cukup berat,” tegas Fakhry, yang saat ini tengah menjalani proses mutasi jabatan ke Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.
Seiring dimulainya persidangan, sorotan publik kembali tertuju pada peran seorang tokoh berinisial IF, yang sebelumnya ramai diperbincangkan dalam pusaran kasus ini. Nama IF sempat dikaitkan dengan isu penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) hingga dugaan adanya praktik “titip uang” dalam penanganan perkara.
Menanggapi hal tersebut, Fakhry memastikan bahwa IF telah dimintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Bangkalan. “Yang bersangkutan sudah kami periksa dan telah dilakukan klarifikasi,” ujarnya.
Meski demikian, pihak kejaksaan belum membuka secara detail materi pemeriksaan terhadap IF. Klarifikasi tersebut disebut berkaitan dengan dugaan penjualan aset yang melibatkan pengurus PT Tonduk Majeng Madura yang kini berstatus sebagai tersangka.
“Klarifikasinya terkait dengan penjualan aset dari tiga tersangka di PT Tonduk Majeng Madura, namun detailnya belum bisa kami sampaikan,” imbuh Fakhry.
Dalam kasus dugaan korupsi bantuan modal fiktif ini, penyidik telah menetapkan enam orang sebagai tersangka, yakni:
Abdul Kadir Direktur Utama PT Tonduk Majeng Madura, Uftori Direktur PT Tonduk Majeng Madura,
Syafiullah Syarif Komisaris PT Tonduk Majeng Madura dan Joko Supriyono mantan Pelaksana Tugas Direktur BUMD Sumber Daya.
Selanjutnya, Djunaidi Direktur UD Mabruq dan Moh. Kamil mantan Pelaksana Tugas Direktur BUMD Bangkalan. Kejaksaan menegaskan akan mengawal proses persidangan hingga tuntas guna memastikan penegakan hukum berjalan secara transparan dan akuntabel.

