BANGKALAN, BacaJatim.com – Perkara dugaan korupsi bantuan modal di BUMD Sumber Daya Bangkalan dan PT Tondu’ Majeng memasuki babak persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Pada sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, tim kuasa hukum terdakwa Sofiullah Syarif menyatakan tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi).

Kuasa hukum Sofiullah, Sandy Pramu Winaldha, SH, mengatakan pihaknya sengaja tidak menempuh jalur eksepsi dan memilih langsung menghadapi pokok perkara dalam tahap pembuktian.

“Kami tidak mengajukan eksepsi. Kami akan fokus pada pembuktian di persidangan. Di situ akan terlihat jelas bagaimana peran masing-masing pihak,” ujar Sandy, Kamis (12/2/2026).

Menurutnya, posisi kliennya memang tercatat masih berada dalam struktur PT Tondu’ Majeng saat dana sebesar Rp15 miliar dicairkan. Namun, ia menegaskan Sofiullah telah mengundurkan diri sebelum proyek berjalan, termasuk proyek yang disebut berada di wilayah Tengket dan Arosbaya.

“Ketika pencairan masih tercatat di internal, tapi saat realisasi proyek berjalan beliau sudah tidak lagi menjabat secara struktural,” tegasnya.

Dalam dakwaan, salah satu poin yang muncul adalah kepemilikan rumah di kawasan Perumahan Khayangan yang berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Sofiullah. Namun, pihak kuasa hukum menyebut kepemilikan tersebut sebatas administratif.

“SHM memang atas nama beliau. Tapi klien kami tidak pernah menguasai rumah itu, tidak pernah memegang kunci, bahkan sertifikatnya pun tidak di tangannya,” jelas Sandy.

Ia mengklaim, berdasarkan keterangan kliennya, rumah tersebut merupakan aset perusahaan yang diduga dikuasai pihak lain berinisial IF. Selain rumah di Khayangan, disebut pula adanya rumah di Rungkut, Surabaya, dan sebuah apartemen yang disebut berada dalam penguasaan pihak yang sama.

“Informasinya sebagian aset bahkan sudah dijual. Tapi klien kami tidak mengetahui berapa nilai penjualannya dan ke mana aliran dananya,” ujarnya.

Terkait dugaan aliran dana, tim kuasa hukum menyatakan telah menyerahkan rekening koran kliennya kepada penyidik. Mereka mengklaim tidak ditemukan transfer dana dari PT Tondu’ Majeng ke rekening pribadi Sofiullah.

“Satu rupiah pun tidak ada aliran dana ke rekening pribadi Pak Sofi. Itu sudah kami sampaikan dalam proses penyidikan,” kata Sandy.

Ia mengakui kliennya pernah melakukan perjalanan dinas dan lobi-lobi tertentu, tetapi menurutnya hanya sebatas penggantian biaya operasional, bukan bagian dari pengelolaan atau penguasaan proyek.

Dalam dakwaan, terdakwa disebut dibebani pengembalian kerugian negara sekitar Rp180 juta hingga mendekati Rp200 juta. Namun, Sandy menyebut kliennya tidak mengetahui secara detail dasar perhitungan angka tersebut.

“Jika dibandingkan dengan nilai aset-aset yang disebut dikuasai pihak lain, angka itu relatif kecil. Karena itu kami juga mempertanyakan ke mana aliran dana dari penjualan aset-aset tersebut,” ujarnya.

Terkait sosok IF yang namanya muncul dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Sandy menyebut yang bersangkutan berstatus saksi. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada jaksa penuntut umum apakah akan menghadirkannya dalam persidangan.

Kuasa hukum mengakui adanya kelalaian administratif karena sejumlah aset tercatat atas nama pribadi kliennya. Namun, menurutnya, hal itu tidak otomatis membuktikan keterlibatan aktif dalam tindak pidana korupsi.

“Kalau soal administrasi mungkin ada keteledoran. Tapi bukan berarti beliau pelaku utama atau menikmati hasil. Itu yang akan kami buktikan lewat saksi dan fakta di persidangan,” tegasnya.

***Artikel ini telah tayang di BacaJatim.com. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya — ikuti kami di Google News dan semua media sosial resmi @BacaJatim.