BANGKALAN, BacaJatim.com – Persidangan perdana dugaan korupsi bantuan modal BUMD Sumber Daya Bangkalan dan PT Tondu’ Majeng di Pengadilan Tipikor Surabaya memunculkan satu nama yang menyita perhatian: IF. Meski tidak duduk di kursi terdakwa, inisial tersebut berulang kali disebut dalam sidang pembacaan dakwaan.
Kuasa hukum terdakwa Sofiullah Syarif, Sandy Pramu Winaldha, SH, secara terbuka menyoroti keterkaitan IF dengan sejumlah aset perusahaan yang kini ikut terseret dalam perkara. Bahkan, menurutnya, sejumlah properti yang bernilai besar disebut berada dalam penguasaan IF.
Salah satu yang disinggung adalah rumah di Perumahan Khayangan. Secara administrasi, Sertifikat Hak Milik (SHM) tercatat atas nama Sofiullah Syarif. Namun pihak kuasa hukum menegaskan, kliennya tidak pernah menguasai fisik rumah tersebut.
“SHM memang atas nama Pak Sofi. Tapi beliau tidak pernah menguasai rumah itu, bahkan memegang kunci pun tidak pernah. Sertifikatnya juga tidak berada di tangan beliau,” ujar Sandy usai persidangan, Kamis (12/2/2026).
Tak hanya rumah di Bangkalan, properti lain seperti rumah di Rungkut Surabaya dan satu unit apartemen juga disebut-sebut berada dalam penguasaan IF. Bahkan, menurut keterangan yang disampaikan kuasa hukum, ada aset yang telah dijual.
“Informasinya dikuasai IF. Bahkan ada yang sudah terjual. Tapi klien kami tidak tahu dijual berapa dan ke mana aliran dananya,” katanya.
Sorotan ini memunculkan pertanyaan baru dalam perkara yang sebelumnya berfokus pada dugaan kerugian negara sekitar Rp180 juta hingga mendekati Rp200 juta. Nilai tersebut, menurut kuasa hukum, dinilai tak sebanding dengan aset yang disebut telah berpindah tangan.
“Kalau aset-aset itu bernilai besar dan sudah dijual, publik berhak tahu ke mana aliran dananya,” tegas Sandy.
Dalam dakwaan, Sofiullah Syarif termasuk pihak yang dibebankan pengembalian kerugian negara. Namun pembelaan menyebut tidak ada aliran dana dari PT Tondu’ Majeng ke rekening pribadi kliennya.
“Satu rupiah pun tidak ada aliran dana dari Tondu’ Majeng ke rekening Pak Sofi,” ujarnya, merujuk pada audit dan rekening koran yang telah diserahkan ke penyidik.
Nama IF sendiri, menurut kuasa hukum, tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai saksi. Meski demikian, keputusan untuk menghadirkan yang bersangkutan di persidangan sepenuhnya berada di tangan jaksa penuntut umum.
“Kami berharap semua pihak yang disebut dalam proses penyidikan dihadirkan agar perkaranya terang,” kata Sandy.
Persidangan yang akan berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi diperkirakan akan menjadi momentum penting untuk mengurai sejauh mana peran IF, khususnya terkait penguasaan dan penjualan aset.

