BANGKALAN, BacaJatim.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan perlunya langkah strategis untuk mempercepat pembangunan ekonomi Madura, termasuk mendorong penetapan kawasan tersebut sebagai Zona Ekonomi Khusus (KEK).
Hal itu disampaikan Said saat menghadiri peresmian Gedung Olahraga Said Abdullah Sport Center (SAS Center) di Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Sabtu (22/11/2025).
Said Abdullah menyampaikan bahwa ia pernah menolak keberadaan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya–Madura (BPWS) karena menilai lembaga tersebut belum menunjukkan hasil signifikan dalam mempercepat pembangunan Madura.
Menurutnya, perubahan pendekatan pembangunan diperlukan agar pengelolaan wilayah lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat.
“Saya menolak BPWS karena pengelolaannya tidak efektif. Madura membutuhkan langkah nyata dan salah satunya adalah menjadikan Madura sebagai Zona Ekonomi Khusus,” ujarnya.
Said menjelaskan bahwa status KEK dapat memberikan berbagai insentif investasi dan kemudahan regulasi, yang dinilai mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi Madura lebih cepat dibanding pola pembangunan yang berjalan selama ini.
“Tanpa status KEK, proses pembangunan akan berjalan sangat lambat,” katanya.
Said juga mengungkapkan bahwa pernah ada rencana untuk menghidupkan kembali jalur kereta api di Madura sebagai bagian dari infrastruktur pendukung ekonomi regional. Namun, rencana tersebut terhenti karena pergantian masa pemerintahan.
Ia mendorong agar rencana tersebut kembali dibahas, karena menurutnya transportasi publik berbasis rel berpotensi membuka konektivitas ekonomi baru.
Dalam kesempatan yang sama, Said juga menyinggung proses pembahasan Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN. Ia menyebut Banggar DPR RI memperjuangkan peningkatan alokasi dana dari Rp650 triliun menjadi Rp693 triliun.
Namun, Said mengingatkan bahwa dana bagi hasil dari pemerintah pusat baru terealisasi 50 persen, sehingga masih terdapat kewajiban yang harus dituntaskan kepada daerah sesuai amanat Undang-Undang HKPD.
“Itu hak daerah yang wajib dibayar setiap tahun,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Said berharap daerah termasuk Madura dapat lebih mandiri dalam mengelola pembangunan dan tidak sepenuhnya bergantung pada transfer pusat.

