OPINI – Masyarakat Bangkalan, khususnya warga Kecamatan Galis, beberapa hari terakhir diguncang oleh kabar dugaan pelecehan seksual terhadap seorang santriwati di salah satu lembaga pendidikan berbasis agama.

Informasi awal menyebutkan bahwa laporan resmi telah masuk ke aparat penegak hukum. Namun hingga opini ini disusun, belum ada pernyataan publik dari pihak-pihak yang memiliki otoritas baik aparat kecamatan, tokoh masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan.

Ketiadaan penjelasan ini memunculkan ruang hampa informasi yang justru berbahaya. Dalam situasi krisis, diam bukan sekadar ketidakhadiran respons, melainkan kegagalan menjaga kesehatan ruang publik. Kekosongan itu kemudian diisi oleh spekulasi, prasangka, dan asumsi liar.

Publik akhirnya bertanya-tanya: Apakah sikap bungkam ini merupakan bentuk kehati-hatian, atau ada faktor lain yang membuat sebagian pihak memilih menutup mulut?

Diam yang Menghasilkan Bias dan Ambiguitas

Saya secara pribadi telah berupaya meminta klarifikasi langsung kepada aparat kepolisian di tingkat kecamatan, namun hingga kini belum ada jawaban resmi. Akibatnya, informasi yang beredar menjadi kabur dan sulit diverifikasi.

Dalam ruang tanpa kepastian, asumsi kerap bergerak lebih cepat daripada fakta. Ketidakjelasan ini tidak hanya membingungkan masyarakat, tetapi juga berpotensi menyeret nama baik pihak-pihak yang sebenarnya tidak terlibat. Seharusnya klarifikasi bukan dianggap sebagai tekanan, tetapi sebagai langkah etis untuk mengamankan kebenaran dari distorsi.

Ketimpangan Sikap: Saat Keberanian Menjadi Selektif

Yang menarik, sekaligus disayangkan, adalah perubahan sikap sebagian pihak di Galis. Dulu, ketika ada seorang konten kreator lokal yang dianggap merendahkan profesi pendidik melalui karya kritik sosial, ormas dan tokoh setempat bereaksi cepat. Mereka menyampaikan kecaman keras, bahkan memberikan tekanan moral secara terbuka.

Namun kini, ketika isu yang muncul jauh lebih serius menyangkut kenyamanan, martabat, dan keselamatan anak perempuan di lingkungan pendidikan agama suara-suara yang dulu lantang justru menghilang.

Pertanyaannya: Apakah keberanian hanya muncul ketika yang dianggap “pelaku” adalah orang kecil, dan redup ketika yang diduga terlibat memiliki posisi sosial lebih tinggi?

Jika demikian, maka kita sedang menghadapi masalah yang jauh lebih besar daripada sekadar dugaan tindak pidana: kita menghadapi standar moral yang timpang.

Dugaan Pelecehan Seksual adalah Tindak Pidana

Perlu digarisbawahi bahwa dugaan pelecehan seksual bukan isu internal lembaga, bukan sekadar perkara nama baik, dan bukan pula masalah moral belaka. Ini adalah dugaan tindak pidana.
Karena itu, bila fakta nantinya terbukti, tidak boleh ada kompromi.

Pelaku harus diproses secara hukum, dan korban wajib mendapatkan perlindungan penuh serta pendampingan yang layak.

Masyarakat tidak sedang meminta siapa pun untuk menghakimi. Yang diminta hanyalah keterbukaan, kejelasan, dan tanggung jawab institusional. Sebab ketika kebenaran tidak dihadirkan, hoaks dan fitnah akan mengisi ruang kosong yang ditinggalkannya.

Kebenaran Tidak Boleh Menunggu

Kasus ini tidak hanya menguji sistem hukum, tetapi juga menguji nurani kita. Keberanian untuk membuka fakta, menghormati proses hukum, dan menjaga keselamatan anak-anak adalah langkah yang dinanti publik.

Sebab diam terlalu lama bukan hanya sikap yang keliru, tetapi juga dapat berubah menjadi bentuk ketidakadilan baru.

***Artikel ini telah tayang di BacaJatim.com. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya — ikuti kami di Google News dan semua media sosial resmi @BacaJatim.