JAKARTA, BacaJatim.com — Pemerintah pusat kini menegaskan pentingnya pendekatan pembangunan yang menitikberatkan pada aspek kependudukan. Salah satu instrumen baru yang diterapkan adalah indikator kinerja utama (KPI) berbasis kependudukan bagi seluruh kepala daerah dan perangkat kerja terkait.
Kebijakan ini didesain untuk memastikan bahwa pertumbuhan dan distribusi penduduk di daerah tidak menjadi beban, melainkan kekuatan pembangunan. KPI ini akan digunakan sebagai alat ukur objektif terhadap keberhasilan pengelolaan isu-isu demografi, termasuk kesehatan, pendidikan, dan urbanisasi.
Menurut Prof. Budi Santoso, Guru Besar Ilmu Kependudukan Universitas Indonesia, kebijakan ini penting sebagai koreksi terhadap pola pembangunan yang selama ini terlalu fokus pada pembangunan fisik.
“Kalau kepala daerah hanya sibuk bangun jalan dan gedung tanpa memperhatikan kualitas penduduk, maka kita hanya membangun ilusi kemajuan. Penduduk adalah subjek pembangunan, bukan beban,” tegas Prof. Budi saat ditemui usai acara Sosialisasi Nasional Kependudukan di Jakarta, Kamis (12/6) kemarin.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa daerah yang gagal mengelola kependudukan harus siap dievaluasi secara objektif. Bahkan, menurutnya, perangkat daerah yang tidak menunjukkan progres perlu digantikan dengan aparatur yang lebih profesional dan adaptif.
Hal senada diungkapkan oleh Dr. Ratna Dewi, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN. Ia menjelaskan bahwa KPI ini mencakup indikator kuantitatif seperti penurunan angka kelahiran, peningkatan cakupan KB, serta penurunan angka kematian ibu dan bayi.
“Kami akan menyusun dashboard nasional yang memantau capaian tiap daerah,” ujarnya.
Penerapan KPI berbasis kependudukan juga akan menjadi bahan utama dalam rapat koordinasi lintas sektor antara pusat dan daerah. Dengan demikian, akan tercipta sinergi antara kebijakan makro nasional dan strategi mikro daerah.
Sementara itu, Bupati Semarang, dr. Hasto Nugroho, menyambut positif kebijakan ini. Menurutnya, keberadaan KPI membuat kepala daerah lebih fokus dalam menjalankan program prioritas.
“Kita jadi punya arah yang jelas. Daerah tidak bisa lagi bekerja berdasarkan asumsi, semua harus berbasis data,” kata Hasto.
Ia juga menyebut bahwa tantangan terbesar adalah membangun kapasitas SDM di tingkat perangkat daerah. “Kalau tidak disertai dengan pelatihan dan penguatan kapasitas, ini akan sulit. Tapi kalau dilakukan dengan benar, hasilnya luar biasa,” tambahnya.
Pemerintah sendiri telah menyusun peta jalan pembangunan berwawasan kependudukan hingga 2045 yang mencakup lima pilar strategis, yaitu pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, mobilitas dan persebaran, ketahanan keluarga, serta digitalisasi data kependudukan.
Menurut Dr. Yanuar Nugroho, mantan Deputi II Kantor Staf Presiden, pendekatan ini juga merupakan langkah politik kebijakan yang penting menjelang puncak bonus demografi pada 2035. “Kalau kita salah urus penduduk sekarang, jangan berharap bisa menikmati bonus itu. Yang ada malah krisis sosial,” ujarnya mengingatkan.
Dengan pendekatan ini, diharapkan pembangunan di Indonesia tidak hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kualitas hidup masyarakat. Kepala daerah kini bukan hanya dituntut pandai membangun infrastruktur, tetapi juga harus mampu membangun manusia dan keluarga yang tangguh.

