SUMENEP, BacaJatim.com – Gagalnya RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tahun 2025 menjadi bukti semakin turunnya kualitas tata kelola dan integritas lembaga kesehatan milik Pemkab Sumenep tersebut.

Pada 2024, RSUD Sumenep sempat menuai apresiasi nasional lewat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN-RB. Namun, harapan untuk naik kelas ke WBBM harus kandas akibat ketidaksiapan manajemen dalam memenuhi standar pelayanan publik yang prima dan transparan.

WBBM menuntut lebih dari sekadar administrasi bersih—ia menekankan pelayanan berkualitas, keterbukaan informasi, dan efisiensi birokrasi. Fakta bahwa RSUD gagal memenuhi indikator ini dipandang sebagai cermin kemunduran internal yang serius.

Aktivis Himpunan Pemuda Madura (HIPMA), Dayat, menyebut kegagalan ini bukan hanya masalah teknis, tapi menunjukkan persoalan sistemik dalam pelayanan rumah sakit. Isu-isu seperti dugaan mafia jasa pelayanan (jaspel), pegawai siluman, hingga ketimpangan layanan BPJS menjadi indikasi nyata.

“Kalau memang pelayanannya bagus dan sistemnya sehat, mestinya bisa lolos WBBM. Tapi ini gagal. Itu artinya, secara objektif, RSUD tidak layak lagi disebut sebagai zona integritas,” tegas Dayat.

Ia menyebut predikat WBK yang sempat diraih tahun lalu kini terasa hambar, karena tak diiringi oleh pembenahan yang menyentuh akar persoalan. Justru, pelayanan publik di RSUD belakangan dinilai kian memburuk.

HIPMA menilai, kegagalan meraih WBBM harus menjadi momentum evaluasi besar-besaran, termasuk menyoroti sikap Direktur RSUD yang dinilai tidak berani tampil ke publik. Belakangan, klarifikasi terhadap berbagai polemik internal selalu berujung pada alasan “menunggu izin Bupati.”

“Kalau klarifikasi saja harus tunggu aba-aba Bupati, di mana independensi Direktur sebagai pimpinan BLUD? Ini rumah sakit daerah, bukan kantor pribadi,” sentil Dayat.

Kegagalan ini juga menjadi tamparan bagi Pemkab Sumenep yang selama ini menjadikan sektor kesehatan sebagai program prioritas. Ketimpangan antara komitmen dan realita dinilai semakin tajam.

HIPMA bahkan mendesak Inspektorat Daerah dan DPRD Sumenep untuk melakukan audit terbuka terhadap keuangan dan tata kelola RSUD. Mereka menilai tanda-tanda kerusakan sistem sudah terlalu terang untuk diabaikan.

“Jangan tunggu kolaps baru bertindak. Gagal WBBM adalah sinyal bahwa integritas layanan sedang rusak. Ini harus segera diperbaiki dari hulu hingga hilir,” tegasnya.

Peran Dewan Pengawas RSUD pun tak luput dari kritik. Mereka dinilai pasif dan tidak peka terhadap potensi konflik maupun kebijakan yang merugikan publik.

Sebagai langkah lanjutan, HIPMA memastikan akan menggelar aksi besar di depan Kantor Bupati Sumenep pada 30 Juni 2025 mendatang. Mereka menuntut reformasi total dan pencopotan Direktur RSUD.

“Ini bukan aksi biasa. Ini panggilan nurani. Kalau RSUD terus dibiarkan rusak, maka rakyat kecil yang akan jadi korban dari sistem pelayanan yang korup dan tak manusiawi,” pungkas Dayat.

***Artikel ini telah tayang di BacaJatim.com. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya — ikuti kami di Google News dan semua media sosial resmi @BacaJatim.