BANGKALAN, BacaJatim.com – Pemerintah Kabupaten Bangkalan mulai mengintegrasikan nilai-nilai religius dalam kegiatan birokrasi dengan meluncurkan surat edaran yang mewajibkan pembacaan basmalah, sholawat, dan doa dalam setiap agenda resmi pemerintahan.

Edaran tersebut merupakan tindak lanjut konkret dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bangkalan sebagai Kota Dzikir dan Sholawat. Ditandatangani oleh Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, surat edaran ini diyakini menjadi tonggak awal pembentukan budaya spiritual dalam tata kelola pemerintahan.

Dalam dokumen bernomor 100.3.3.2/ /433.031/2025 itu, seluruh aparatur sipil negara (ASN) diwajibkan membuka rapat dan pertemuan dinas dengan bacaan basmalah dan sholawat, serta menutupnya dengan doa. Edaran ini tidak berlaku kaku. Bagi ASN non-Muslim, disediakan ruang untuk menyesuaikan tata cara pembukaan dan penutupan sesuai keyakinan mereka.

Peluncuran edaran ini digelar di Pendopo Agung Bangkalan pada Selasa, 22 Juli 2025, dalam nuansa penuh kekhidmatan. Sejumlah tokoh agama, ulama pesantren, habaib, serta jajaran Forkopimda turut hadir. Momentum itu sekaligus dirangkai dengan Tabligh Akbar yang menghadirkan Habib Jindan bin Novel bin Jindan sebagai penceramah utama.

Bupati Lukman menyampaikan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan suasana spiritual dalam birokrasi. Ia menegaskan bahwa langkah ini tidak sekadar seremoni, melainkan akan didukung dengan kebijakan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dzikir dan sholawat secara berkala.

“Kami tidak ingin nilai religius berhenti pada simbol. Perda ini harus hidup dan berakar di budaya birokrasi. Itulah yang sedang kami mulai hari ini,” tegas Lukman.

Dukungan penuh datang dari berbagai tokoh keagamaan. Ketua PCNU Bangkalan, KH. Makki Nasir, menyebut kebijakan ini sebagai wujud implementasi nyata dari prinsip dzikir sebagai pengingat dalam perilaku.

“Bukan hanya ucapan, tapi dzikir itu nilai yang menuntun etika dan keputusan. Pemerintah sudah memulai dengan baik. Tinggal masyarakat mengiringinya,” ujarnya.

Sementara itu, Pengasuh Ponpes Syaichona Moh. Cholil Bangkalan, KH. Mohammad Nasih Aschal, melihat kebijakan ini sebagai upaya membangun ketenangan dalam sistem birokrasi.

“Sholawat menghadirkan keteduhan hati. Kalau hati para birokrat tenang, keputusan juga lebih bijak. Ini pendekatan spiritual yang patut diapresiasi,” katanya.

Habib Jindan pun memberikan pujian. Ia menganggap kebijakan ini sebagai bentuk konkret dari kecintaan terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW.

“Langkah ini patut menjadi contoh daerah lain. Karena nilai-nilai Islam tidak hanya untuk masjid, tapi juga untuk ruang-ruang pemerintahan,” ujarnya.

***Artikel ini telah tayang di BacaJatim.com. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya — ikuti kami di Google News dan semua media sosial resmi @BacaJatim.