SAMPANG, BacaJatim.com — Anomali iklim berupa kemarau basah tahun ini ternyata tidak menghentikan dampak kekeringan air bersih di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur.
Jumlah desa yang terdampak krisis air bersih terus meluas. Data yang diterima kontributor bacajatim.com, total hingga saat ini sudah 95 Desa di Bumi Bahari yang dilaporkan mengalami kekurangan air bersih.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat mencatat, dari 95 desa yang mengalami krisis air bersih itu dibagi menjadi tiga kategori.
Pertama, kategori kritis terdapat 77 desa tersebar di 10 kecamatan. Kedua kategori kekeringan langka, ada 6 desa tersebar di 2 kecamatan. Dan yang ketiga, kategori kekeringan langka terbatas sebanyak 12 desa dan tersebar di 3 kecamatan.
Kendati demikian, ditengah meluasnya kekeringan tersebut, kuota droping air bersih di tahun ini justru mengalami pengurangan. Yang awalnya 4 tangki per desa, kini berkurang menjadi 2 tangki per desa.
Kepala Pelaksana BPBD Sampang, Fajar Arif Taufikurrahman mengatakan, sejauh ini rencana droping air bersih untuk 95 desa masih menunggu pengesahan dari Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun 2025.
Saat pembahasan bersama tim banggar dan TAPD, kata Fajar Arif, anggaran dropping air terbagi dua. Yakni, berkisar Rp 75 juta sampai Rp 150 juta.
“Tapi dari BPPKAD dan tim menyetujui dicairkan separuh, yakni Rp 75 juta. Itupun masih menunggu pengesahan APBD perubahan. Ya mungkin dalam bulan ini,” tuturnya, Selasa (09/09/2025).
Kondisi tersebut, kata pria yang baru menjabat itu, secara otomatis nantinya akan berdampak pada berkurangnya kuota droping air bersih.
Meski begitu, BPBD Kabupaten Sampang memastikan akan terus berupaya untuk meng-cover kebutuhan droping air bersih ke desa yang terdampak kekeringan.
“Untuk meng-cover kebutuhan droping air bersih, kami berencana akan bekerja sama dengan PDAM,” paparnya.
Di tahun anggaran 2026 mendatang, kata Fajar, penanggulangan bencana kekeringan di Sampang sudah masuk APBD tanpa harus melakukan pengajuan pada anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dan tidak menunggu di APBD perubahan.
“Nanti droping air bersih ini kami prioritaskan ke 77 desa yang mengalami kekeringan kritis, baru kemudian ke desa yang mengalami kekeringan langka dan langka terbatas,” ungkapnya.
BPBD juga telah menyiapkan langkah antisipasi jika anggaran yang dimiliki habis untuk penanganan kekeringan. Yakni dengan meminta bantuan ke Pemprov Jatim.
“Kami sudah mengirimkan data wilayah yang terdampak kekeringan ke BPBD Propinsi dan berharap ada bantuan anggaran agar kebutuhan air bersih bisa tercover,” tambahnya.
Pihaknya mengimbau warga, agar setiap ada droping air bersih harus menyiapkan tempat penampungan. Warga juga diminta menggunakan air seperlunya.
“Gunakan air seperlunya saja, intinya adalah hemat air. Jika ada warga yang punya sumur bisa membantu yang tidak punya sumur,” tandasnya.

