BANGKALAN, BacaJatim.com — Inspektorat Kabupaten Bangkalan meluncurkan aplikasi “KLIK AKU” (Klinik Konsultasi Akuntabilitas) sebagai terobosan baru dalam pengawasan dan peningkatan tata kelola keuangan desa.

Aplikasi ini diharapkan mampu memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan dana desa di seluruh wilayah Bangkalan.

Melalui platform digital tersebut, pemerintah desa kini dapat melakukan konsultasi langsung dengan auditor maupun pengawas Inspektorat tanpa harus datang ke kantor.

Proses konsultasi bisa dilakukan dari mana saja, mencakup seluruh tahapan keuangan desa—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.

Plt. Inspektur Kabupaten Bangkalan Ahmat Hafid mengatakan, peluncuran KLIK AKU merupakan bagian dari komitmen Inspektorat dalam membangun pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas.

“Kehadiran layanan ini untuk memastikan setiap proses pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai aturan. Dengan kemudahan konsultasi daring, tidak ada lagi alasan untuk melakukan kesalahan administratif atau penyimpangan dalam pengelolaan dana desa,” ujar Hafid, Jumat (10/10/2025).

Menurutnya, aplikasi ini sekaligus menjadi bentuk pendampingan Inspektorat terhadap perangkat desa agar lebih memahami prinsip akuntabilitas dan transparansi.

“Kami tidak hanya mengawasi, tapi juga mendampingi. Pemerintah desa bisa menjadikan kami mitra konsultatif agar setiap kebijakan pembangunan desa benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bangkalan, Taufiqurrohman, menjelaskan bahwa KLIK AKU merupakan bagian dari aksi perubahan menuju peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Inspektorat.

“Dengan layanan konsultasi elektronik ini, pemerintah desa bisa dengan mudah mendapatkan arahan terkait regulasi maupun penyelesaian persoalan pengelolaan keuangan secara cepat dan tepat,” jelasnya.

Ia menegaskan, ke depan aplikasi KLIK AKU diharapkan menjadi sarana sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan, dan desa dalam membangun tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan sesuai prinsip good governance.

“Kami ingin memperkuat kolaborasi antar level pemerintahan agar tercipta sistem keuangan desa yang transparan, efisien, dan bebas dari praktik penyimpangan,” pungkasnya.

***Artikel ini telah tayang di BacaJatim.com. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya — ikuti kami di Google News dan semua media sosial resmi @BacaJatim.