BANGKALAN, BacaJatim.com – Sebanyak 1.737 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari seluruh desa di Kabupaten Bangkalan resmi dikukuhkan pada Senin (1/12/2025).

Pengukuhan yang dipusatkan di halaman Kantor Pemkab Bangkalan ini menandai penyesuaian daerah terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang memperpanjang masa jabatan anggota BPD dari enam menjadi delapan tahun.

Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, menekankan bahwa perubahan regulasi ini perlu diikuti dengan peningkatan pemahaman tentang peran strategis BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Ia menyebut masih banyak mispersepsi terhadap relasi antara kepala desa dan BPD.

“Hubungan kepala desa dan BPD sering disalahartikan sebagai urusan politik. Padahal BPD itu wadah musyawarah, tempat menyampaikan saran dan pendapat yang mewakili masyarakat,” jelasnya.

Lukman menegaskan bahwa BPD memiliki peran penting dalam proses perencanaan hingga pengawasan pembangunan desa. Forum-forum BPD, seharusnya menjadi ruang penyampaian persoalan desa serta kebutuhan masyarakat sebelum diformulasikan menjadi kebijakan desa.

Selain menyoroti fungsi BPD, Bupati juga menyinggung tantangan komunikasi antara BPD dan pemerintah daerah. Ia menyebut adanya kesenjangan informasi yang membuat penyampaian regulasi dan kebijakan tidak merata ke seluruh anggota BPD.

Untuk itu, ia mendorong pembentukan wadah atau organisasi BPD sebagai sarana koordinasi resmi. Menurutnya, keberadaan organisasi akan mempermudah distribusi informasi terkait peraturan baru maupun perubahan kebijakan pemerintah daerah.

“Ini murni soal efektivitas komunikasi. Ketika ada wadah, penyampaian peraturan atau hal-hal yang perlu diketahui BPD bisa lebih cepat dan jelas,” pungkasnya.

***Artikel ini telah tayang di BacaJatim.com. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya — ikuti kami di Google News dan semua media sosial resmi @BacaJatim.