BANGKALAN, BacaJatim.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan resmi memberlakukan kembali program Parkir Berlangganan terhitung sejak Januari 2026. Kebijakan ini menyasar area parkir di tepi jalan umum, jalan protokol, dan trotoar, setelah sebelumnya sempat dihentikan oleh Penjabat (Pj) Bupati Bangkalan pada tahun lalu.

Program parkir berlangganan kembali diaktifkan sebagai langkah strategis untuk meminimalisir praktik pungutan liar (pungli) sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir.

Melalui skema ini, kendaraan roda dua maupun roda empat berplat nomor M Bangkalan secara otomatis terdaftar sebagai peserta parkir berlangganan, dengan pembayaran yang dilakukan bersamaan dengan pajak kendaraan tahunan dan ditandai dengan stiker khusus.

Menanggapi kebijakan tersebut, Ketua Komisariat PMII STKIP PGRI Bangkalan, Alwin Faruq, menyatakan, sistem parkir berlangganan secara konsep jauh lebih baik dibandingkan sistem parkir konvensional yang selama ini kerap menimbulkan keluhan masyarakat.

“Secara prinsip program ini bagus, asalkan dijalankan secara profesional oleh Dinas Perhubungan dan petugas di lapangan. Pada sistem parkir biasa, banyak masyarakat merasa tertekan oleh oknum juru parkir,” ujar Alwin.

Meski demikian, Alwin memberikan catatan kritis kepada Pemkab Bangkalan, khususnya Dinas Perhubungan (Dishub). Ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berorientasi pada peningkatan PAD, tetapi juga memastikan pengawasan ketat di lapangan.

Menurut Alwin, pengalaman penerapan parkir berlangganan di tahun-tahun sebelumnya harus menjadi pelajaran. Saat itu, banyak warga yang sudah membayar retribusi parkir berlangganan tetap dimintai uang parkir oleh oknum juru parkir.

“Dishub harus proaktif. Jangan sampai masyarakat dirugikan dua kali, sudah bayar saat pajak kendaraan, tapi di lapangan masih dimintai uang lagi. Pengawasan adalah kunci agar program ini tidak hanya formalitas penarikan retribusi,” tegasnya.

Tampak, jukir di salah satu lokasi parkir berlangganan Jalan Jenderal A. Yani, Alun-alun sisi utara Bangkalan (Foto: Dok/BacaJatim)

Disisi lain, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan, H. Moh. Hasan Faisol, menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah pengawasan dan penegasan aturan di lapangan. Ia menjelaskan, parkir berlangganan hanya berlaku di akses jalan umum seperti jalan protokol, bahu jalan, dan trotoar.

“Kalau parkir di toko atau lahan parkir milik pribadi, itu tidak termasuk parkir berlangganan. Tapi kalau di jalan umum, itu masuk program parkir berlangganan,” tegas Faisol, Selasa (6/1/2026).

Faisol menambahkan, kendaraan berplat nomor M yang telah terdaftar tidak lagi dikenakan biaya parkir di jalan umum karena biaya tersebut sudah termasuk dalam pajak kendaraan bermotor tahunan.

“Kalau masih ada juru parkir yang meminta biaya, masyarakat jangan mau. Sampaikan bahwa kendaraan plat M sudah masuk parkir berlangganan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa parkir berlangganan berlaku di kawasan Alun-alun Bangkalan, kecuali pada kegiatan tertentu seperti Car Free Day (CFD).

“Kalau CFD tidak ada parkir berlangganan karena jalan ditutup untuk acara. Tapi kalau event lain di jalan umum, tetap berlaku,” jelasnya.

***Artikel ini telah tayang di BacaJatim.com. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya — ikuti kami di Google News dan semua media sosial resmi @BacaJatim.