KOTA MADIUN, BacaJatim.com– Kekacauan dalam pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMA tahun ajaran 2025/2026 di Kota Madiun makin menjadi-jadi. Alih-alih memberi harapan, sistem yang diklaim “otomatis dan adil” justru menyingkirkan calon peserta didik dengan nilai tinggi. Realitas ini membuat publik geram, mencoreng kredibilitas dunia pendidikan.
Hari ini, gelombang keluhan kembali memuncak pada jalur pemenuhan kuota pagu. Sejumlah wali murid menyuarakan keresahan lantaran anak-anak mereka dengan nilai mumpuni justru gagal masuk sekolah negeri. Ironisnya, siswa dengan nilai lebih rendah justru lolos dengan mulus.
“Infonya kemarin dari Dindik Jatim, tarung nilai tidak melihat domisili. Tapi hari ini malah nilai tinggi kalah sama nilai rendah. Anak saya nilai 85,22, tapi tersingkir,” keluh Dany, salah satu wali murid dengan nada kecewa.
Kondisi ini mengundang reaksi keras dari aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) WKR, Budi Santosa. Ia mengungkap temuan mencengangkan ada siswa dengan nilai 84,42 yang juga terlempar dari sistem SPMB tanpa kejelasan.
“WKR turut mengecam kondisi ini. Saya tidak yakin sistem yang berjalan itu transparan. Banyak laporan masuk ke kami. Kasus ini layak dibawa ke ranah hukum!” tegas Budi lantang.
Sementara itu, Humas SMAN 6 Kota Madiun, Mawar Banconowati membenarkan bahwa pemenuhan kuota telah selesai. Sebanyak 41 siswa diterima melalui sistem otomatis, dengan nilai terendah yang masuk sebesar 83.
“Pemenuhan pagu kan otomatis. Sistem yang berjalan tidak mempertimbangkan domisili. Siapa pun bisa masuk asal sistem menerima,” jelas Mawar.
Namun pernyataan ini justru memperkeruh keadaan. Banyak pihak mempertanyakan sistem “otomatis” yang tak transparan dan dianggap membunuh prinsip keadilan bagi warga Kota Madiun sendiri.
Warga mendesak agar Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan pihak berwenang segera melakukan audit menyeluruh terhadap sistem SPMB. Jika tidak, bukan tak mungkin kisruh ini akan berubah menjadi krisis kepercayaan terhadap lembaga pendidikan negeri.

