BANGKALAN, BacaJatim.com – Ratusan siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Lerpak 2 di Kecamatan Geger, Bangkalan, terpaksa menempuh pembelajaran darurat di teras rumah warga dan mushala sejak akhir pekan lalu. Ruang kelas mereka disegel oleh ahli waris yang mengklaim sebagai pemilik sah tanah sekolah tersebut.

Segel dipasang pada Minggu (2/11/2025), setelah ahli waris mengirim surat somasi kepada pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Bangkalan. Akibatnya, kegiatan belajar mengajar lumpuh total.

“Anak-anak sekarang belajar di rumah warga dan mushala. Semua ruang kelas disegel, kami tidak bisa masuk,” ungkap Kepala SDN Lerpak 2, Junaidi, saat dikonfirmasi, Senin (3/11/2025).

Tampak siswa SDN Lerpak 2 saat belajar di mushala usai sekolahnya di segel.

Menurut Junaidi, kondisi darurat ini sudah berlangsung dua hari dan belum ada kejelasan kapan para siswa bisa kembali menempati ruang kelas. Ia menyebut pihak sekolah bersama perangkat desa dan tokoh masyarakat tengah berupaya mencari jalan keluar.

“Kami hanya berharap anak-anak tidak terus jadi korban. Belajar di mushala itu tidak ideal, tapi sementara ini satu-satunya pilihan,” ujarnya prihatin.

Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan, Moh Ya’kub, membenarkan bahwa penyegelan dilakukan karena sengketa kepemilikan lahan.

Ia mengungkapkan, sekolah tersebut berdiri di atas tanah yang dahulu disebut-sebut sebagai lahan hibah masyarakat. Namun, dokumen resmi yang menguatkan status hibah itu hingga kini tidak ditemukan.

“Dalam catatan kami, tanah itu tercatat sebagai aset Pemda. Tapi sekarang muncul sertifikat atas nama pribadi. Kami sedang menelusuri kejelasannya ke BPN,” kata Ya’kub.

Ia menilai penyegelan ruang kelas merupakan tindakan yang tidak semestinya dilakukan, mengingat pendidikan seharusnya tidak dijadikan korban dalam persoalan administratif atau hukum.

“Kami tetap memastikan kegiatan belajar berjalan meski di lokasi sementara. Namun ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,” tegasnya.

Dinas Pendidikan mengaku telah menerima surat somasi dari kuasa hukum ahli waris. Menariknya, somasi tersebut tidak berisi tuntutan ganti rugi maupun gugatan resmi ke pengadilan, melainkan undangan ke kantor pengacara di Sidoarjo untuk membahas “penyelesaian kekeluargaan”.

“Kami belum menerima gugatan hukum formal. Tapi kami tetap terbuka untuk menyelesaikan secara baik-baik,” ujar Ya’kub.

***Artikel ini telah tayang di BacaJatim.com. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya — ikuti kami di Google News dan semua media sosial resmi @BacaJatim.