BANGKALAN, BacaJatim.com – Ratusan siswa SDN Lerpak 02, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, Madura, terpaksa menimba ilmu di rumah warga dan mushala. Aktivitas belajar terganggu akibat sengketa lahan antara keluarga ahli waris dan Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan.

Kuasa hukum ahli waris, Abdurrohman, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menutup atau menggembok sekolah sebagaimana ramai diberitakan.

“Kami tidak pernah menutup sekolah. Tidak pernah memegang gembok pagar itu. Yang menutup justru pihak sekolah sendiri,” ujar Abdurrohman, Senin (3/11/2025).

Sengketa ini bermula saat keluarga ahli waris mengajukan audiensi ke Dinas Pendidikan Bangkalan untuk menanyakan dasar hukum kepemilikan lahan yang selama puluhan tahun digunakan SDN Lerpak 02.

Pertemuan yang dihadiri oleh Kepala Dinas, Sekretaris, dan pejabat bidang SD itu justru tidak menghasilkan kejelasan. Pihak Disdik, menurut kuasa hukum, tidak dapat menunjukkan satu pun dokumen resmi yang membuktikan tanah tersebut milik pemerintah daerah.

Sebaliknya, keluarga ahli waris memperlihatkan sertifikat hak milik (SHM) atas nama M. Yasir, anak dari Haji Zahid Zaini, yang menjadi dasar klaim kepemilikan.

“Kami hanya meminta Dinas Pendidikan membeli tanah itu sebagai kompensasi atas pemakaian selama ini. Tapi justru disarankan untuk menggugat dulu ke pengadilan. Masa tanah sendiri harus digugat?,” kata Abdurrohman.

Setelah audiensi tak membuahkan hasil, keluarga ahli waris mengirim dua kali surat somasi kepada Dinas Pendidikan dan pihak sekolah. Namun, kedua surat itu tidak pernah direspons.

Sebagai langkah lanjutan, mereka kemudian memasang banner pemberitahuan di lokasi sekolah, berisi peringatan bahwa lahan tersebut berada di bawah penguasaan ahli waris dan penggunaannya harus dengan izin pemilik.

“Pemasangan banner itu bukan bentuk pelarangan kegiatan belajar-mengajar. Kami hanya ingin hak kami dihormati,” tegasnya.

Menurut keterangan kuasa hukum, lahan tempat berdirinya SDN Lerpak 02 sudah digunakan sejak tahun 1970-an atas izin lisan dari keluarga besar almarhum Haji Zaini, yang kala itu menjabat sebagai Kepala Desa Lerpak.

“Lahan itu tidak pernah dihibahkan atau diwakafkan. Hanya diizinkan untuk dipakai sementara, demi pendidikan anak-anak desa,” jelasnya.

Kuasa hukum berharap Pemkab Bangkalan segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan ini secara damai tanpa mengorbankan proses belajar siswa.

“Keluarga kami sudah sangat lama mengizinkan lahan itu digunakan. Kami hanya menuntut pengakuan dan penyelesaian yang adil. Jangan sampai pendidikan anak-anak dijadikan korban,” pungkas Abdurrohman.

Pihak ahli waris juga menantang klaim Dinas Pendidikan yang menyebut lahan SDN Lerpak 02 merupakan aset pemerintah.

“Kalau memang aset Pemkab, mana sertifikatnya? Sampai sekarang mereka tidak bisa menunjukkan bukti apa pun,” ujar kuasa hukum menutup keterangannya.

***Artikel ini telah tayang di BacaJatim.com. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya — ikuti kami di Google News dan semua media sosial resmi @BacaJatim.