JEMBER, BacaJatim.com – Komisi A DPRD Jawa Timur mendorong Pemkab Jember dan BPN segera menerbitkan SK Biru untuk warga Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempurejo. SK ini jadi syarat penting melanjutkan legalisasi tanah bekas kawasan hutan.
Anggota Komisi A, Eko Yunianto, mengingatkan SK Menteri LHK sudah terbit sejak 2023. Ia menilai keterlambatan SK Biru menghambat hak warga yang telah lama menggarap lahan.
“Negara harus hadir memberi kepastian. SK Menteri ada, tapi BPN belum bisa ukur dan sertifikasi tanpa SK Biru,” tegas Eko, Selasa (8/7/2025).
Eko meminta Bupati Jember segera ajukan permohonan ke kementerian terkait. Ia menilai langkah cepat bisa menghindari konflik dan keresahan warga.
Ia juga menyarankan Pemkab membuka ruang diskusi bersama warga dan tokoh masyarakat. Menurutnya, pendekatan informal bisa mempercepat proses.
Eko menyebut SK Biru bukan sekadar administrasi. Dokumen itu jadi dasar sah untuk mulai pemetaan dan penerbitan sertifikat.
“Ini soal hak hidup rakyat. Mereka garap tanah ini sejak sebelum merdeka,” ujar legislator asal Jember itu.
Komisi A berjanji terus kawal proses ini. Eko menegaskan reforma agraria bukan janji, tapi kewajiban konstitusi negara.

