BANGKALAN, BacaJatim.com – Polemik pengelolaan kawasan Tempat Rekreasi Keluarga (TRK) di belakang Stadion Bangkalan kini memasuki babak baru dalam proses hukum.

Pemerintah Kabupaten Bangkalan, melalui kuasa hukum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), memberikan klarifikasi atas gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang saat ini tengah disidangkan di Pengadilan Negeri Bangkalan.

Sidang terakhir beragendakan penyampaian replik dari pihak penggugat. Dalam keterangannya, kuasa hukum Pemkab, Syarif Baskoro, menilai bahwa gugatan yang dilayangkan terhadap kliennya tidak tepat sasaran.

Ia menegaskan, substansi gugatan sebenarnya berkaitan dengan hubungan kontraktual antara penggugat dan pihak ketiga, yakni CV Putri Bahari—bukan dengan instansi pemerintah.

“Sama saja seperti menagih utang pada pihak yang tak pernah meminjam,” ujar Syarif, Selasa (22/7/2025).

Syarif menjelaskan, sengketa ini seharusnya diklasifikasikan sebagai wanprestasi (ingkar janji kontrak), bukan perbuatan melawan hukum seperti yang digugatkan. Menurutnya, akar permasalahan bermula dari kesepakatan antara investor dan CV Putri Bahari, yang ternyata tak pernah dilaporkan atau dikoordinasikan dengan Disbudpar.

Awalnya, Disbudpar hanya menandatangani kerja sama pengelolaan TRK dengan Koperasi Segar Segoro. Namun tanpa persetujuan instansi, koperasi tersebut kemudian melibatkan CV Putri Bahari, yang pada gilirannya menggaet investor (penggugat) untuk membangun fasilitas seperti food court dan plengsengan.

Pembangunan pun berjalan, namun pembayaran dari CV Putri Bahari kepada investor tidak pernah dilakukan sesuai kesepakatan, hingga akhirnya berujung pada gugatan perdata sebesar Rp 1,6 miliar. Dalam gugatannya, empat investor berinisial LVV, ASD, AR, dan AW menuntut lima pihak sekaligus: CV Putri Bahari, Koperasi Segar Segoro, Koperasi Gerbang Madura Sejahtera, Disbudpar, serta Satpol PP.

Pemkab juga menjelaskan bahwa pengelolaan TRK oleh CV Putri Bahari tak memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah. Oleh karena itu, Disbudpar kemudian mengalihkan pengelolaan ke Koperasi Gerbang Madura Sejahtera, dengan persetujuan tertulis dari Koperasi Segar Segoro yang dibuktikan lewat akta notaris.

“Pengalihan ini dilakukan secara sah dan transparan. Kini pengelolaan TRK sudah resmi dan mulai menyumbang PAD,” terang Syarif.

Sementara itu, Satpol PP ditarik sebagai pihak tergugat karena tindakan pembongkaran bangunan food court yang dilakukan pada 3 Februari 2025. Penertiban dilakukan karena lokasi tersebut diduga digunakan untuk aktivitas yang melanggar norma sosial.

“Satpol PP hanya menjalankan tugas penegakan perda. Tidak adil jika mereka dituntut atas kerugian dari penertiban yang sah secara hukum,” tegas Syarif.

Di sisi lain, kuasa hukum para penggugat, Fajar Atho’illah Sudaryanto, menyatakan bahwa kliennya sudah menggelontorkan dana sebesar Rp 639 juta untuk proyek pembangunan di kawasan TRK sejak 2021, namun belum menerima pembayaran hingga kini. Ia juga menyesalkan tindakan pembongkaran dilakukan tanpa pemberitahuan, meskipun kliennya memiliki kontrak kerja sama tertulis.

Hingga kini, proses hukum masih berjalan di Pengadilan Negeri Bangkalan. Sengketa ini menjadi sorotan publik karena melibatkan aset pemerintah daerah, koperasi, pihak swasta, dan dugaan kelalaian administratif dalam pengelolaan kawasan wisata yang seharusnya menjadi ikon rekreasi keluarga di Bangkalan.

***Artikel ini telah tayang di BacaJatim.com. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya — ikuti kami di Google News dan semua media sosial resmi @BacaJatim.