SALAH satu opini di media online yang berjudul “Bupati Bangkalan Sebagai Kelinci Percobaan atau Kuda Lumping Permainan?” memang berhasil menarik perhatian publik. Namun, bukan karena kedalaman analisis atau kekuatan datanya, melainkan karena retorikanya yang provokatif. Label seperti “kelinci percobaan”, “kuda lumping permainan”, dan tuduhan bahwa media di Bangkalan hanyalah corong kekuasaan dilempar begitu saja tanpa data yang memadai.
Sebagai mahasiswa hukum yang mengikuti dinamika pemerintahan daerah, saya merasa perlu meluruskan narasi ini. Kritik terhadap pemerintah daerah itu penting, bahkan wajib. Tapi kritik juga harus berpijak pada itikad baik (good faith) dan fakta yang terverifikasi, sebagaimana amanat Pasal 28E dan 28F UUD NRI Tahun 1945. Tanpa itu, kritik hanya akan berubah menjadi propaganda yang membakar emosi publik tanpa menawarkan solusi.
1. Pemerintahan Bukan Boneka Elit dan Virtu yang Dipelintir
Menuduh bupati sebagai “kelinci percobaan politik” adalah tuduhan serius. Dalam logika hukum, tuduhan seperti ini memerlukan dasar pembuktian (bewijslast). Jika memang bupati hanyalah alat permainan elit, mana buktinya? Fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. PPID Pemkab Bangkalan secara berkala merilis laporan keuangan daerah yang bisa diakses publik. Transparansi ini merupakan indikator akuntabilitas yang diakui dalam hukum administrasi negara. Kalau benar bupati sekadar boneka, mengapa justru ada langkah serius untuk membuka data kepada publik?
Prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence) juga berlaku dalam menilai pejabat publik: seseorang tidak bisa disebut “alat permainan” hanya karena asumsi, melainkan harus diukur dari kinerjanya. Tuduhan tanpa bukti adalah logika yang cacat dan hanya memperkeruh suasana. Penulis HarianIndo bahkan mencoba membawa-bawa pemikiran Niccolò Machiavelli, menyebut bahwa pemimpin harus punya virtu—keberanian dan kemampuan mengendalikan keadaan. Lalu, secara gegabah, ia menilai bupati Bangkalan tidak punya virtu itu.
Padahal, virtu menurut Machiavelli bukan diukur dari retorika garang di media, melainkan keberanian mengambil keputusan di tengah ketidakpastian. Dalam konteks Bangkalan, bupati justru telah menunjukkan keberanian itu, yaitu pertama, Percepatan tender dan penyelesaian proyek infrastruktur strategis pada 2025, yang menuntut pemangkasan rantai birokrasi. Kedua, Penyederhanaan pelayanan publik di tingkat desa yang meski belum sempurna, merupakan langkah maju. Ketiga, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dibuka secara partisipatif dan disiarkan terbuka, memberi ruang bagi kritik dan saran publik.
Bahkan, rencana besar sedang disiapkan: bupati menegaskan percepatan pembangunan jalan di 54 titik di seluruh kabupaten, diiringi pembenahan sarana sekolah dan peningkatan layanan kesehatan (Warta Jatim, 2025). Program ini jelas butuh keberanian politik dan kemampuan manajerial yang kuat. Semua langkah ini adalah bentuk virtu dalam arti Machiavellian. Menyebut bupati sebagai “kuda lumping yang dikendalikan elit” jelas bertentangan dengan fakta keberanian administratif yang sudah dijalankan.
2. Kritik Tanpa Konteks dan Fakta Kerja Nyata
Kritik adalah vitamin demokrasi, tapi kritik yang abai pada konteks justru berubah menjadi racun. Menuduh bahwa media sudah “dijinakkan” atau rakyat “dibutakan pencitraan” adalah generalisasi yang merendahkan kesadaran masyarakat Bangkalan. Kepemimpinan di tingkat daerah memiliki kompleksitas tersendiri: tekanan dari pemerintah pusat, tarik-menarik kepentingan elit lokal, dan ekspektasi masyarakat yang tinggi. Mengabaikan konteks ini sama saja dengan berpikir secara ahistoris dan a-politis.
Dalam perspektif hukum tata negara, kebebasan berpendapat memang dijamin, tetapi dibatasi oleh UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang menuntut verifikasi data. Kritik yang sehat harus disertai konteks dan proporsionalitas, bukan sekadar narasi hiperbolik yang mendorong kebencian.
Fakta lapangan justru membuktikan bahwa narasi “bupati hanya numpang nama di proyek lama” tidak tepat. Dinas PUPR Bangkalan mencatat percepatan tender dan tambahan anggaran justru terjadi pada 2025, di bawah kepemimpinan saat ini. Selain itu, partisipasi publik berjalan melalui Musrenbang yang dihadiri perwakilan desa, tokoh pemuda, hingga anggota DPRD. Forum ini memang belum sempurna, tetapi setidaknya menjadi ruang aspirasi yang nyata.
Bupati Bangkalan juga menunjukkan sejumlah capaian konkret. Semisal Cakupan BPJS gratis untuk warga miskin naik 12% dibanding tahun lalu, Program pelatihan UMKM di 10 kecamatan telah diikuti ratusan peserta dengan bantuan modal, dan Perbaikan sarana sekolah dasar di lima kecamatan mulai berjalan sejak pertengahan 2025. Menyebut semua ini sebagai pencitraan semata adalah ketidakjujuran dalam beropini. Kritik yang sehat seharusnya diarahkan untuk memperbaiki, bukan menafikan kerja nyata.
3. Project 54 Titik Jalan dan Ujian Demokrasi Rasional
Mari bicara fakta besar yang sedang berjalan. Bupati Bangkalan menargetkan pembangunan dan perbaikan jalan di 54 titik di seluruh Bangkalan pada 2025. Angka ini bukan hanya statistik, tetapi representasi dari keberanian politik untuk menjawab keluhan masyarakat tentang aksesibilitas dan konektivitas ekonomi desa-ke-kota. Pembangunan jalan adalah fondasi bagi pemerataan ekonomi—petani lebih mudah membawa hasil panen, anak-anak sekolah tak lagi kesulitan menempuh perjalanan, dan distribusi logistik antar-kecamatan menjadi lebih efisien.
Program 54 titik ini juga menunjukkan konsistensi pada prinsip pemerintahan yang partisipatif, karena titik-titik tersebut disusun berdasarkan usulan prioritas Musrenbang desa dan kecamatan. Artinya, kebijakan ini bukan titah sepihak, melainkan hasil dialog dengan masyarakat. Di sinilah letak virtù Machiavellian yang sesungguhnya: keberanian bertindak tegas untuk kepentingan publik, meski diiringi risiko kritik tajam dari lawan politik.
Bupati Bangkalan bukan “kelinci percobaan”, bukan pula “kuda lumping”. Ia adalah pemimpin yang dipilih secara demokratis dan sedang diuji lewat program nyata. Kritik terhadap pemerintah tetap penting, tetapi kritik harus berbasis data, sesuai etika, dan diarahkan untuk membangun, bukan meruntuhkan.
Demokrasi kita memang membutuhkan suara keras, tetapi bukan suara yang penuh asumsi. Jika publik Bangkalan ingin menjadi masyarakat yang rasional dan dewasa, maka mari uji pemimpin kita dengan fakta kinerjanya—bukan dengan narasi provokatif yang menyesatkan. Karena pada akhirnya, kebenaran dalam negara hukum hanya bisa lahir dari data, bukan dari propaganda.
Penulis, Khoiron mahasiswa aktif Fakultas Hukum Semester 5, Universitas Trunojoyo Madura (UTM)

