BANGKALAN, BacaJatim.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bangkalan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Rabu (23/7/2025).
Aksi tersebut menyoroti sejumlah persoalan krusial, mulai dari kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), ketidakjelasan pengelolaan tenaga harian lepas (THL), hingga buruknya sistem pengelolaan sampah di wilayah tersebut.
Dalam orasinya, para mahasiswa menilai kebocoran PAD terus memburuk sejak tahun 2024. Salah satu sektor yang disorot adalah pajak reklame yang gagal mencapai target penerimaan sebesar Rp718 juta. Selain itu, distribusi retribusi dari delapan pasar hewan juga dipertanyakan karena dianggap tidak transparan.
“Setiap ekor sapi yang diperjualbelikan dikenai retribusi Rp10 ribu hingga Rp15 ribu. Namun, distribusinya tidak jelas. Ada potensi pendapatan daerah yang tidak tergarap optimal,” ujar salah satu orator dalam aksi tersebut.
PMII juga mengkritik alokasi anggaran sekitar Rp43 miliar untuk menggaji lebih dari 2.700 tenaga harian lepas, termasuk petugas Satpol PP. Mereka mendesak adanya transparansi kinerja serta evaluasi menyeluruh terhadap pegawai non-ASN tersebut.
Di sektor lingkungan, mahasiswa menilai program “Bangkalan Bersih” hanya menjadi slogan tanpa realisasi di lapangan. Sampah disebut masih menumpuk di berbagai titik, tanpa penanganan yang memadai.
Selain itu, mereka juga menyoroti belum optimalnya pemungutan dan pemahaman terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di tingkat desa, serta rendahnya serapan PAD, termasuk Rp7,5 miliar yang hingga kini belum termanfaatkan.
Menanggapi kritik tersebut, Bupati Bangkalan menyatakan bahwa pihaknya tengah membenahi sistem pengelolaan keuangan dan pelayanan publik. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah penyusunan skema evaluasi kinerja THL berbasis aplikasi digital.
“Kami sedang mengembangkan sistem e-Kinerja berbasis deteksi wajah. Ini untuk memastikan kehadiran dan kinerja para THL tidak bisa dimanipulasi,” ujar Bupati.
Terkait masalah sampah, pemerintah daerah disebut sedang menyiapkan studi kelayakan dan pengadaan lahan untuk fasilitas pengelolaan sampah terpadu. Pemerintah juga telah membentuk Satuan Tugas PAD dan sedang merancang sistem e-retribusi untuk mendukung pembayaran retribusi secara digital.
“Ini bagian dari upaya kami meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pendapatan daerah. Kami juga sedang memetakan potensi PAD baru, khususnya dari sektor pasar dan aset daerah yang belum tergarap,” ujarnya.

