OPINI – Gerakan mahasiswa sejak dahulu memiliki peran penting sebagai penjaga moral dan kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi. Kehadiran mahasiswa bukan hanya untuk menyuarakan kritik, tetapi juga memastikan kebijakan publik tetap berpihak kepada kepentingan rakyat. Dalam konteks itu, PMII hadir sebagai organisasi kader yang membawa tradisi intelektual, nilai keislaman, dan komitmen kebangsaan dalam menjalankan gerakannya.

Namun, dalam dinamika sosial dan politik hari ini, kritik sering kali disalahartikan sebagai bentuk kebencian terhadap pemerintah. Tidak sedikit pula yang menganggap organisasi mahasiswa harus selalu berhadap-hadapan secara ekstrem dengan kekuasaan agar dianggap idealis. Padahal, gerakan yang matang bukanlah gerakan yang dibangun di atas amarah atau permusuhan, melainkan gerakan yang mampu menjaga keberanian moral sekaligus membuka ruang dialog demi terciptanya perubahan yang lebih baik.

PMII sebagai organisasi pergerakan memiliki tanggung jawab untuk tetap kritis tanpa kehilangan etika perjuangan. Kritik harus tetap diarahkan pada perbaikan kebijakan, bukan serangan personal atau kebencian terhadap individu tertentu. Sebab tujuan utama gerakan adalah menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat, bukan memperpanjang konflik tanpa arah.

Dengan landasan Nilai Dasar Pergerakan (NDP), tradisi Islam Ahlussunnah wal Jamaah, serta komitmen terhadap Indonesia, PMII seharusnya mampu menunjukkan bahwa sikap kritis dapat berjalan beriringan dengan kedewasaan, dialog, dan tanggung jawab sosial.

PMII sebagai Mitra Kritis, Bukan Pembenci Pemerintah

Dalam kehidupan demokrasi, kritik merupakan bagian penting untuk menjaga arah kekuasaan agar tetap berpihak kepada rakyat. Karena itu, ketika PMII hadir mengkritik kebijakan pemerintah, hal tersebut tidak dapat dimaknai sebagai bentuk permusuhan atau kebencian terhadap pejabat maupun institusi negara. Kritik lahir dari rasa tanggung jawab moral dan sosial, bukan dari dendam politik.

Masih ada anggapan bahwa organisasi mahasiswa yang kritis harus menjaga jarak total dengan pemerintah. Padahal, dalam tradisi gerakan intelektual, kritik dan dialog merupakan dua hal yang berjalan beriringan. Mengkritik bukan berarti memutus komunikasi. Tujuan utama gerakan bukan menciptakan konflik berkepanjangan, melainkan mendorong perbaikan kebijakan dan pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat.

Pemikir pendidikan kritis, Paulo Freire, menjelaskan bahwa perubahan sosial lahir melalui dialog yang kritis. Artinya, keberanian menyampaikan kritik harus tetap dibarengi dengan ruang komunikasi yang sehat. Gerakan yang hanya mengedepankan kebencian akan kehilangan arah perjuangan, sedangkan gerakan yang mampu menjaga independensi sekaligus membangun dialog akan lebih berpengaruh dalam menciptakan perubahan sosial.

Karena itu, ketika PMII tetap mampu berdampingan, berdiskusi, atau menjalin komunikasi dengan pemerintah, hal tersebut tidak otomatis menghilangkan daya kritis organisasi. Justru kedewasaan gerakan terlihat dari kemampuannya menjaga keseimbangan antara keberanian mengoreksi dan kesiapan membangun solusi bersama.

PMII Memiliki NDP sebagai Landasan Gerakan

PMII bukan organisasi yang bergerak tanpa arah nilai. PMII memiliki Nilai Dasar Pergerakan (NDP) sebagai fondasi berpikir dan bertindak dalam menjalankan gerakan. NDP mengajarkan keseimbangan antara hubungan kepada Tuhan, kemanusiaan, serta tanggung jawab sosial dan kebangsaan.

Dalam NDP, perjuangan tidak dibangun di atas kebencian terhadap individu atau kelompok tertentu. Yang diperjuangkan adalah nilai keadilan, kemanusiaan, dan keberpihakan kepada masyarakat. Karena itu, kritik yang dilakukan PMII seharusnya dipahami sebagai bagian dari amar ma’ruf nahi munkar dalam kehidupan sosial dan kebangsaan.

Pemikir politik asal Italia, Antonio Gramsci, menyebut gerakan mahasiswa sebagai “intelektual organik”, yakni kelompok yang memiliki tanggung jawab menjaga kesadaran masyarakat agar kekuasaan tetap berjalan di jalur yang benar. Dalam konteks tersebut, PMII hadir bukan untuk menjadi oposisi yang membenci pemerintah secara membabi buta, melainkan menjadi mitra kritis yang tetap independen dalam mengawal kebijakan publik.

Dengan berpegang pada NDP, PMII seharusnya mampu menjaga etika gerakan: keras dalam gagasan, tegas dalam kritik, tetapi tetap santun dalam sikap dan komunikasi. Sebab perjuangan moral tidak membutuhkan kebencian untuk tetap lantang menyuarakan kebenaran.

PMII Mengedepankan Nilai Keislaman Inklusif dan Komitmen Kebangsaan

Sebagai organisasi kader yang lahir dari tradisi Islam Ahlussunnah wal Jamaah, PMII membawa nilai Islam yang inklusif, moderat, dan rahmatan lil ‘alamin. PMII tidak mengajarkan permusuhan, melainkan mengedepankan persaudaraan, toleransi, dan semangat menjaga persatuan bangsa.

Dalam konteks kebangsaan, PMII juga memiliki komitmen kuat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, gerakan PMII bukanlah gerakan yang bertujuan menjatuhkan negara atau membangun kebencian terhadap pemerintah. Yang dilakukan adalah mengawal jalannya pemerintahan agar tetap sesuai dengan nilai keadilan sosial dan kepentingan rakyat.

Demokrasi yang sehat membutuhkan mahasiswa yang berani mengkritik, tetapi juga membutuhkan ruang dialog agar kritik dapat melahirkan solusi nyata. Jika semua hubungan diputus atas nama idealisme, maka ruang pengaruh gerakan terhadap kebijakan juga akan semakin kecil.

Oleh sebab itu, kedewasaan PMII tidak diukur dari seberapa besar kebenciannya terhadap pemerintah, melainkan dari seberapa konsisten organisasi ini menjaga independensi gerakan, keberanian moral, serta komitmennya terhadap rakyat, Islam, dan Indonesia. Sebab gerakan yang besar bukanlah gerakan yang penuh amarah, melainkan gerakan yang mampu menjaga akal sehat, etika, dan tujuan perjuangan.

Penulis : Alwin Faruq
Kader PMII STKIP PGRI Bangkalan

***Artikel ini telah tayang di BacaJatim.com. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya — ikuti kami di Google News dan semua media sosial resmi @BacaJatim.