MADIUN, bacajatim.com – Polemik dugaan pungutan liar (pungli) yang menyeret nama oknum aparat penegak hukum (APH) di Kabupaten Madiun terus bergulir. Namun, pernyataan terbaru dari salah satu kepala desa di Kecamatan Balerejo justru memunculkan sudut pandang berbeda dan berbanding terbalik dengan yang disampaikan Kades Bulakrejo.
Kepala Desa tersebut menyatakan bahwa kepala DPMD, Camat Balerejo orang yang selama ini mengintruksikan untuk pengumpulan uang dengan dalih akan diberikan omah lor dan omah kidul tersebut. Masing-masing kepala desa diminta untuk menyetorkan uang sejumlah Rp 2 juta rupiah.
“Itu benar terjadi adanya koordinator pengkondisian terkait permintaan setoran ke kepala desa, besarannya dua juta rupiah per desa dan tambahan 2 persen bagi desa yang mendapatkan program BKK. Bahkan camat sendiri yang menyampaikan, begitu juga Ketua Paguyuban Kades se-Kecamatan Balerejo mengatakan hal yang sama,” terangnya.
Lebih lanjut, ia menanggapi isu ditemukannya uang sebesar Rp24 juta saat Tim Kejaksaan Tinggi melakukan klarifikasi. Menurutnya, bantahan yang menyebut uang tersebut sebagai uang arisan adalah hoax.
“Bukan, itu bukan uang arisan. Itu uang dari kepala desa yang sudah setor ke ketua paguyuban. Uang yang dimaksud untuk omah lor dan omah kidul, hasil dari beberapa kepala desa yang sudah setor. Sejumlah 12 kepala desa, seharusnya lebih dari itu karena masih ada beberapa kades yang belum setor,” ujarnya.
Ia juga mengungkap alur awal munculnya polemik tersebut. Menurut pengakuannya, pada sekitar hari Jumat, Kepala Dinas PMD Kabupaten Madiun yang akrab disapa Pak Pri disebut menelpon Kepala Desa Pacinan, Kecamatan Balerejo.
Dalam percakapan tersebut, disampaikan perintah untuk menyisihkan anggaran sebesar 1 persen untuk omah lor dan 1 persen untuk omah kidul. Bahkan disebutkan pula bahwa kecamatan lain telah lebih dahulu dihubungi untuk melakukan hal serupa.
“Saat telepon itu, beliau juga mengatakan bahwa kecamatan lain sudah dihubungi untuk melakukan hal yang sama,” ungkapnya.
Menutup keterangannya, Kepala Desa tersebut menyimpulkan bahwa polemik yang kini mencuat diduga terjadi karena informasi pengkondisian tersebut sudah lebih dulu bocor ke publik sebelum benar-benar terealisasi.
“Jadi ending dari polemik ini, menurut saya, Kejaksaan dan Polres Madiun itu belum menerima pengkondisian, tapi sudah bocor duluan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala DPMD, Camat Balerejo dan Kepala Desa Bulakrejo mendatangi Kantor Kejari Madiun. Kedatangan mereka di kantor Kejari Madiun itu untuk memberikan klarifikasi terkait isu dugaan pungutan liar (pungli) yang menyeret nama aparatur pemerintahan desa dan kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun beberapa hari lalu.
Menurut Supriadi, selama ini tidak ada instruksi maupun arahan pengumpulan dana seperti yang disampaikan salah satu pegiat anti korupsi tersebut. Uang yang dipersoalkan itu sebenarnya untuk kegiatan pembinaan hukum.
“Tidak ada permintaan, tidak ada perintah, tidak ada nominal, termasuk isu pemotongan 2 persen atau angka lain. Itu tidak benar,” kata Supriadi, kepada wartawan dikantor Kejari Madiun, Jumat (2/1/2025).
Supriyadi menyebut, klarifikasi terkait tudingan adanya perintah atau permohonan pengumpulan dana dari pihak kejaksaan kepada kepala desa itu juga sudah disampaikan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
Hal senada juga disampaikan Camat Balerejo, Suci Wuryani. Menurut Suci, pihaknya tidak pernah mengintruksikan kepala desa untuk melakukan pengumpulan dana untuk diberikan ke Jaksa.
“Klarifikasi di kantor hanya menanyakan apakah pemberitaan itu benar. Saya sampaikan tidak ada,” kata Suci.
Minggu, 4 Januari 2026 18:39 WIB

