JEMBER, BacaJatim.com — Ratusan massa yang tergabung dalam Laskar Jahanam (Jalinan Hati Anak Manusia) mendatangi Gedung DPRD Jember, pada Rabu (07/01/2026).

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dialami 116 pekerja PT Sumber Graha Sejahtera (SGS).

PT SGS diketahui merupakan bagian dari Sampoerna Kayoe Group, para pekerja yang terdampak mengaku kehilangan pekerjaan tanpa melalui mekanisme perundingan yang adil sebagaimana diatur dalam peraturan ketenagakerjaan.

Berdasarkan keterangan massa aksi, PHK dilakukan pada 18 November 2025 lalu. Para pekerja dipanggil satu per satu oleh pihak manajemen dan diminta menandatangani Perjanjian Bersama (PB) sebagai syarat pengakhiran hubungan kerja.

Para buruh menilai proses tersebut berlangsung secara sepihak dan penuh tekanan. Mereka menyebut tidak diberi kesempatan berdialog atau bernegosiasi terkait hak-hak normatif yang seharusnya diterima sebelum PHK diberlakukan.

Koordinator lapangan aksi, Dwi Agus, menyampaikan bahwa tindakan manajemen PT SGS mencederai prinsip hubungan industrial yang berkeadilan.

“Para pekerja berada pada posisi lemah dan tidak memiliki pilihan selain menandatangani PB yang disodorkan,” kata Dwi Agus dalam orasinya.

Dalam forum dengar pendapat di DPRD Jember, Dwi Agus menekankan bahwa negara seharusnya hadir melindungi pekerja dari praktik PHK sepihak.

“Absennya perundingan setara menunjukkan adanya dugaan pelanggaran hukum ketenagakerjaan,” tegasnya.

Sementara itu, D Alfian memaparkan prosedur ketenagakerjaan yang semestinya ditempuh perusahaan sebelum melakukan PHK massal.

“Perundingan bipartit, keterbukaan alasan PHK, serta perlindungan hak pekerja merupakan kewajiban yang tidak bisa diabaikan,” ujar D Afian singkat.

Menanggapi aspirasi massa, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember, Hadi Mulyono, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut.

“Kami akan mempelajari proses PHK yang dilakukan PT SGS guna memastikan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan,” tutur Hadi.

Hadi menambahkan bahwa Disnaker memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan serta memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan.

Dalam aksinya, Laskar Jahanam mendesak agar Disnaker tidak hanya berperan sebagai fasilitator administratif, tetapi aktif membela hak normatif pekerja. Mereka juga meminta agar Perjanjian Bersama yang ditandatangani dalam kondisi tidak seimbang ditinjau ulang.

Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dan damai dengan pengawalan aparat keamanan. Para demonstran berharap DPRD Jember dan Disnaker dapat memfasilitasi mediasi ulang yang adil serta mendorong pemulihan hak-hak pekerja yang terdampak PHK.

***Artikel ini telah tayang di BacaJatim.com. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya — ikuti kami di Google News dan semua media sosial resmi @BacaJatim.