JEMBER, BacaJatim.com — Laskar Jalinan Hati Anak Manusia (Laskar Jahanam) menyatakan kesiapannya untuk mendirikan posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pekerja di wilayah Kabupaten Jember. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap hak-hak pekerja menjelang hari raya keagamaan.
Ketua Laskar Jahanam, Dwi Agus menegaskan bahwa pendirian posko tersebut bertujuan untuk menampung laporan para pekerja yang tidak menerima THR sesuai ketentuan perundang-undangan. Menurutnya, THR merupakan hak normatif pekerja yang wajib dipenuhi oleh perusahaan.
“Posko pengaduan nantinya akan menjadi wadah bagi pekerja untuk menyampaikan keluhan secara langsung maupun melalui mekanisme yang akan disiapkan organisasi. Setiap laporan yang masuk akan dicatat dan diverifikasi sebelum ditindaklanjuti,” kata Dwi Agus, Rabu (25/02/2026).
Dwi Agus mengatakan, selain membuka posko, Laskar Jahanam juga akan berkoordinasi dengan anggota DPRD Jember guna memastikan adanya pengawasan terhadap perusahaan yang diduga melanggar kewajiban pembayaran THR. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat penyelesaian setiap aduan.
Tak hanya itu, pihaknya juga akan berkomunikasi secara intensif dengan Disnaker Kabupaten Jember sebagai instansi teknis yang memiliki kewenangan dalam pengawasan ketenagakerjaan. Laskar Jahanam meminta agar Disnaker bertindak profesional dan tegas dalam menangani persoalan THR.
Dwi Agus menegaskan, apabila ditemukan perusahaan yang terbukti tidak membayarkan THR sesuai aturan, maka harus diberikan sanksi tegas. Ia menilai penegakan hukum penting agar tidak ada lagi pelanggaran serupa di kemudian hari.
“Kami mengingatkan agar tidak ada oknum yang bermain-main atau melindungi perusahaan yang melanggar kewajiban terhadap para pekerja. Transparansi dan integritas sangat dibutuhkan dalam proses pengawasan ini,” ungkapnya
Jika terdapat indikasi pembiaran atau ketidaktegasan dalam penanganan laporan, Laskar Jahanam menyatakan siap melakukan aksi sebagai bentuk solidaritas dan perjuangan membela hak-hak pekerja. Namun demikian, pihaknya tetap mengedepankan koordinasi dan langkah persuasif terlebih dahulu.
“Dengan rencana pendirian posko pengaduan ini, kami berharap para pekerja di Kabupaten Jember merasa terlindungi dan berani melaporkan jika hak THR mereka tidak dipenuhi. Kami berkomitmen mengawal proses hingga para pekerja mendapatkan haknya secara utuh,” pungkasnya

