JEMBER, BacaJatim.com — Sejumlah simpatisan Partai NasDem di Kabupaten Jember mendorong agar partai segera memproses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap salah satu anggota DPRD Kabupaten Jember yang kini tengah menjalani proses hukum dugaan korupsi. Desakan tersebut mencuat sebagai bentuk kepedulian terhadap nama baik partai dan kepercayaan masyarakat.
Aspirasi itu disampaikan dalam momentum Safari Ramadhan DPP NasDem yang digelar di Jember. Dalam kegiatan tersebut, sejumlah kader dan simpatisan menyuarakan pentingnya langkah tegas partai menghadapi persoalan hukum yang menjerat salah satu wakilnya di legislatif.
Jumadi Made, simpatisan sekaligus mantan calon legislatif NasDem dari Daerah Pemilihan 1, menilai proses hukum yang telah berjalan hingga tahap persidangan sudah cukup menjadi dasar bagi partai untuk mempertimbangkan PAW. Menurutnya, partai tidak perlu menunggu putusan inkrah untuk mengambil sikap politik.
“Keberadaan anggota dewan berstatus tersangka berpotensi mengganggu kinerja fraksi. Selain itu, kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi citra partai di mata publik, terlebih di tengah komitmen pemberantasan korupsi yang selama ini digaungkan,” tuturnya, Rabu (04/03/2026).
Jumadi mengungkapkan, mekanisme PAW sendiri telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penggantian anggota legislatif dimungkinkan apabila yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan karena pelanggaran hukum maupun etik.
Saat ini, perkara yang menjerat anggota DPRD tersebut telah memasuki tahap sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya. Proses hukum masih berlangsung dan belum ada putusan berkekuatan hukum tetap.
Jumadi menegaskan bahwa langkah PAW penting demi menjaga marwah lembaga legislatif daerah. Ia berharap DPRD tetap dapat menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan tanpa terbebani persoalan hukum yang menimpa salah satu anggotanya.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa NasDem selama ini dikenal memiliki komitmen tegas terhadap kader yang terlibat kasus pidana, khususnya korupsi. Bahkan, menurutnya, status tersangka saja biasanya sudah cukup menjadi alasan untuk pemberhentian dari keanggotaan partai.
Karena itu, ia meminta DPP dan jajaran pengurus daerah segera menyampaikan sikap resmi terkait usulan PAW tersebut. “Langkah cepat dinilai penting agar tidak muncul persepsi negatif di masyarakat serta untuk memastikan komitmen partai terhadap integritas dan pemberantasan korupsi tetap terjaga,” pungkasnya. (Nanang H)***

