JEMBER, BacaJatim.com — Laskar Jahanam bersama sejumlah pedagang yang beraktivitas di kawasan Jalan Samanhudi dan Jalan Untung Suropati mendatangi kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan (Diskopukmdag) Kabupaten Jember, Senin (24/08/2026).

Kedatangan mereka berkaitan dengan adanya surat imbauan pemerintah yang menyebut rencana penertiban oleh tim gabungan pada Rabu (26/08/2026). Surat tersebut memicu kekhawatiran di kalangan pedagang karena terdapat kalimat yang menyebut larangan berjualan.

Ketua Laskar Jahanam, Dwi Agus, mengatakan pihaknya selama ini mendampingi para pedagang, termasuk pedagang bajong dan pedagang kaki lima (PKL) yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas perdagangan di kawasan tersebut.

Menurut Dwi Agus, pihaknya hadir dalam rapat koordinasi yang digelar Diskopukmdag untuk mendapatkan kejelasan mengenai rencana penataan dan penertiban para pedagang.

“Awalnya kami belum tahu rapat koordinasi itu untuk apa. Yang kami waspadai adalah surat imbauan dari Dinas Koperasi bahwa pada Rabu tanggal 26 Agustus akan dilakukan penertiban oleh tim gabungan,” kata Dwi Agus.

Ia menilai penggunaan istilah larangan berjualan dalam surat tersebut menimbulkan kepanikan. Pedagang, kata dia, menangkap pesan tersebut sebagai larangan untuk melakukan aktivitas perdagangan secara keseluruhan.

Namun, dalam pertemuan tersebut, pihak Diskopukmdag memberikan penjelasan bahwa larangan berjualan yang dimaksud tidak berarti seluruh pedagang harus berhenti berjualan.

Dwi Agus menyebut pemerintah menjelaskan bahwa persoalan utama yang hendak ditangani adalah mengenai penataan lokasi berdagang, termasuk mengarahkan pedagang ke tempat yang telah disediakan.

Meski telah mendapatkan penjelasan, pihak Laskar Jahanam tetap meminta adanya kepastian dan solusi yang dapat diterima semua pihak. Menurutnya, perbedaan pemahaman antara isi surat dengan penjelasan dalam rapat harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan konflik.

Sebelumnya, Laskar Jahanam bahkan mengaku telah menyiapkan aksi untuk mengantisipasi apabila penertiban dilakukan secara langsung pada 26 Agustus tanpa adanya kesepakatan bersama.

Namun, hasil koordinasi kali ini justru mendorong mereka untuk mengusulkan pertemuan yang lebih luas dengan melibatkan DPRD Kabupaten Jember.

Dwi Agus menilai persoalan pedagang di kawasan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya oleh Diskopukmdag. Sebab, penataan kawasan juga bersinggungan dengan sejumlah persoalan lain seperti parkir, kebersihan, lalu lintas, dan ketertiban umum.

Karena itu, ia berharap DPRD dapat memfasilitasi pertemuan antara pedagang, pemerintah daerah, serta instansi terkait seperti Dishub, Satpol PP, pihak yang menangani kebersihan, hingga kepolisian.

“Ini harus duduk bersama supaya tidak hanya Dinas Koperasi merasa kewenangannya sendiri. Masih ada atasannya, ada asisten, dan tentunya ada Bupati,” ujarnya.

Ia juga berharap Bupati Jember dapat turun langsung melihat persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya pedagang yang menyangkut keberlangsungan mata pencaharian mereka.

Menurut Dwi Agus, penataan pasar dan kawasan jalan merupakan tanggung jawab pemerintah. Masyarakat, lanjutnya, hanya membutuhkan kepastian mengenai tempat berjualan serta aturan yang jelas sehingga tetap dapat mencari nafkah.

Ia meminta pemerintah menahan diri dari penggunaan bahasa yang dianggap mengancam pedagang sebelum solusi bersama ditemukan. “Jangan sampai ada bahasa larangan berjualan. Ini menurut kami sangat meresahkan rakyat. Urusan tata kelola pasar, jalan dan lainnya adalah urusan pemerintah, bukan urusan kita sebagai rakyat,” pungkasnya.

***Artikel ini telah tayang di BacaJatim.com. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya — ikuti kami di Google News dan semua media sosial resmi @BacaJatim.