JEMBER, BacaJatim.com — Rencana pendirian kios pupuk bersubsidi baru di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, memunculkan polemik karena dianggap sarat kepentingan kelompok tertentu.

Surat dari Gapoktan Dewi Sri yang beredar belakangan menimbulkan keresahan di kalangan petani dan pemilik kios di wilayah setempat.

Dalam surat tersebut, Gapoktan Dewi Sri menyatakan telah menggelar rapat dengan 15 kelompok tani dan menghasilkan kesepakatan untuk mengusulkan kios baru di Desa Jombang.

Namun, klaim tersebut dipertanyakan karena tidak semua kelompok tani mengonfirmasi kehadirannya.

Isi surat juga memuat ancaman bahwa kelompok tani tidak akan menandatangani e-RDKK jika kios baru tidak disetujui. Pernyataan ini dinilai berpotensi merugikan petani, mengingat e-RDKK menjadi syarat utama distribusi pupuk bersubsidi.

Masyhuri, salah satu anggota Kelompok Tani Margi Rahayu, menegaskan bahwa ancaman itu justru membahayakan kepentingan petani kecil.

“Kalau e-RDKK tidak ditandatangani, petani yang akan menanggung akibatnya,” ujarnya, Minggu (28/12/2025).

Keberadaan kios pupuk bersubsidi saat ini dinilai sudah cukup. Menurut Masyhuri, penambahan kios baru tidak mendesak dan justru bisa menimbulkan persoalan baru baik bagi petani maupun pemilik kios yang ada.

Sementara itu, pemilik kios pupuk, Nur Yasin, menyebut saat ini terdapat 24 kios di Kecamatan Jombang, enam di antaranya berada di Desa Jombang. Ia menilai jumlah ini sudah mampu memenuhi kebutuhan petani setempat.

Nur Yasin juga mengingatkan potensi persaingan tidak sehat jika kios baru didirikan. Persaingan ini bisa memicu konflik antarpelaku usaha yang seharusnya bekerja sama untuk melayani petani.

Informasi yang beredar di lapangan menunjukkan bahwa rapat yang disebut dalam surat diduga tidak pernah dilakukan secara resmi.

Beberapa ketua kelompok tani menyatakan tidak diundang, sementara pertemuan yang berlangsung pada tanggal 26 lalu hanya dihadiri tujuh kelompok tani.

Ditempat yang sama, Dian, salah seorang relawan satgas pupuk bersubsidi, menambahkan bahwa pertemuan tersebut sejatinya merupakan agenda arisan rutin, tanpa pembahasan terkait kios baru.

Beberapa kelompok tani bahkan hanya didatangi ke rumah tanpa penjelasan rinci, sehingga menimbulkan salah paham.

Dikonfirmasi terpisah, anggota Komisi B DPRD Jember, Khurul Fathoni, menyesalkan munculnya surat dengan ancaman terkait e-RDKK.

Khurul menegaskan akan berkoordinasi dengan distributor serta Pupuk Indonesia agar penyaluran pupuk bersubsidi tetap berjalan lancar tanpa harus menambah kios baru.

Hingga berita ini diturunkan, bacajatimcom belum mendapatkan konfirmasi resmi dari Ketua Gapoktan Dewi Sri, Sudirman.

Upaya konfirmasi melalui telepon maupun pesan singkat belum mendapat tanggapan, meninggalkan pertanyaan terkait kepentingan kelompok yang memicu rencana pendirian kios baru.

***Artikel ini telah tayang di BacaJatim.com. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya — ikuti kami di Google News dan semua media sosial resmi @BacaJatim.