JEMBER, BacaJatim.com — Pemerintah Kabupaten Jember mulai menertibkan kabel-kabel ilegal yang menempel di tiang Penerangan Jalan Umum (PJU), Kamis (05/02/2026). Penertiban ini dilakukan oleh Tim Satuan Tugas (Satgas) Infrastruktur dan Tata Ruang sebagai langkah penataan fasilitas jalan agar lebih aman dan tertib.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Bupati Jember yang menaruh perhatian serius pada kerapian tata ruang dan keselamatan fasilitas publik. Kabel-kabel yang ditertibkan diketahui milik sejumlah provider VO yang terpasang tanpa izin resmi pada aset pemerintah daerah.

Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang melibatkan lintas perangkat daerah, di antaranya Dinas Perhubungan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, Gatot Triyono, menjelaskan bahwa pemasangan kabel ilegal tersebut tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga mengganggu operasional PJU. Kondisi ini menyulitkan petugas saat melakukan perawatan maupun perbaikan jaringan penerangan jalan.

Menurut Gatot, gesekan antara kabel PJU dan kabel milik provider sering memicu gangguan teknis di lapangan. Bahkan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan risiko keselamatan serta menghambat kinerja petugas teknis.

“Pada tahap awal, penertiban difokuskan di kawasan perkotaan Kabupaten Jember. Pemerintah daerah berharap langkah ini mampu memberikan dampak visual yang signifikan, sehingga wajah kota tampak lebih rapi, tertata, dan estetis,” ungkapnya.

Dalam pelaksanaan hari pertama, tim Satgas melakukan penindakan di sekitar lima titik lokasi. Sementara itu, jumlah provider yang terdampak masih dalam proses pendataan dan inventarisasi oleh tim terkait.

Gatot menegaskan bahwa dalam kegiatan penertiban ini, petugas tidak menjatuhkan sanksi administratif maupun pidana. Tindakan yang dilakukan sebatas pemotongan serta penyitaan kabel ilegal untuk kemudian diamankan oleh bidang yang berwenang.

Meski demikian, Dinas Perhubungan membuka ruang bagi pemanfaatan tiang PJU oleh utilitas seperti kabel telekomunikasi, sepanjang mengantongi izin resmi dan tidak mengganggu fungsi fasilitas jalan.

“Penertiban ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang melarang penggunaan perlengkapan jalan untuk kepentingan lain yang membahayakan operasional dan keselamatan lalu lintas,” pungkasnya.

***Artikel ini telah tayang di BacaJatim.com. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya — ikuti kami di Google News dan semua media sosial resmi @BacaJatim.