JEMBER, BacaJatim.com — Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Jawa Timur Komisariat Jember memberikan klarifikasi atas informasi yang menyebut Kabupaten Jember belum menerapkan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul beredarnya laporan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP APERSI) per 18 Juli 2026 yang menyatakan masih terdapat 59 kabupaten/kota di 25 provinsi yang belum optimal atau belum melaksanakan kebijakan pembebasan BPHTB dan retribusi PBG untuk rumah MBR.

Dalam laporan itu, Kabupaten Jember termasuk salah satu daerah di Jawa Timur yang masuk dalam daftar bersama Kabupaten Bojonegoro, Malang, Situbondo, Banyuwangi, Blitar, Nganjuk, Kediri, Ngawi, serta Kota Pasuruan.

Ketua DPD REI Jawa Timur Komisariat Jember, Abdus Salam, mengatakan informasi tersebut tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Jember telah menjalankan kebijakan pembebasan BPHTB dan retribusi PBG sejak 2025 sebagai bentuk dukungan terhadap program penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah bergerak cepat setelah regulasi dari pemerintah pusat diterbitkan. Kebijakan pembebasan biaya tersebut kemudian dijadikan salah satu program prioritas untuk mendorong pembangunan perumahan sekaligus meningkatkan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat.

“Program gratis BPHTB dan gratis PBG di Jember sudah berjalan sejak 2025. Pemerintah daerah langsung mengambil langkah setelah regulasi dari pemerintah pusat terbit. Program ini juga menjadi stimulus bagi pengembang sekaligus membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah serta mendukung program nasional pembangunan tiga juta rumah,” kata Salam, kamis (23/07/2026).

Menurut Salam, hingga saat ini nilai pembebasan BPHTB yang telah diberikan Pemerintah Kabupaten Jember mencapai sekitar Rp15 miliar. Angka tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah diimplementasikan secara nyata dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Atas dasar itu, REI Jember merasa perlu menyampaikan klarifikasi agar informasi yang beredar tidak menimbulkan kesalahpahaman, baik di kalangan masyarakat, pelaku usaha perumahan, maupun pemerintah pusat. Ia menilai kemungkinan data yang digunakan dalam laporan tersebut belum diperbarui sesuai perkembangan terbaru di daerah,” tuturnya.

Salam juga mengingatkan bahwa informasi yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan dapat memunculkan persepsi negatif terhadap kinerja pemerintah daerah. Padahal, kata dia, Kabupaten Jember termasuk daerah yang sejak awal mendukung implementasi kebijakan pembebasan BPHTB dan PBG bagi MBR.

Sebagai dasar hukum pelaksanaan program tersebut, pembebasan BPHTB di Kabupaten Jember diatur melalui Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2025 yang ditandatangani Bupati Hendy Siswanto pada 30 Januari 2025. Sementara pembebasan retribusi PBG diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 6 Tahun 2025 yang ditandatangani Bupati Muhammad Fawait pada 10 April 2025.

“REI Jember berharap adanya klarifikasi ini dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai pelaksanaan kebijakan di Kabupaten Jember. Organisasi tersebut juga mendorong agar setiap laporan yang berkaitan dengan implementasi program pemerintah menggunakan data yang mutakhir sehingga tidak menimbulkan penilaian yang keliru terhadap daerah yang telah menjalankan kebijakan sesuai ketentuan,” pungkasnya.

***Artikel ini telah tayang di BacaJatim.com. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya — ikuti kami di Google News dan semua media sosial resmi @BacaJatim.