OPINI – Di tengah memanasnya situasi geopolitik global, perhatian terhadap ketahanan energi nasional semestinya menjadi prioritas utama. Ketegangan di Timur Tengah, khususnya konflik Iran–Israel serta potensi keterlibatan kekuatan besar seperti Amerika Serikat, membuka kemungkinan terganggunya jalur distribusi minyak dunia, termasuk di Selat Hormuz. Dampaknya jelas: harga energi berpotensi melonjak, tekanan terhadap fiskal negara meningkat, dan pada akhirnya masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan konsekuensinya.
Namun ironisnya, di saat ancaman eksternal semakin nyata, persoalan internal justru belum juga terselesaikan. Praktik mafia BBM di berbagai daerah, termasuk Jawa Timur, masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tertuntaskan. Kebocoran distribusi BBM bersubsidi bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk nyata penggerusan hak rakyat sekaligus ancaman terhadap stabilitas ekonomi.
Di Jawa Timur, fenomena ini bukan sekadar asumsi. Berbagai indikasi menunjukkan adanya praktik penyelewengan distribusi BBM, mulai dari penyalahgunaan surat rekomendasi hingga pengalihan solar subsidi ke sektor yang tidak berhak. Insiden tumpahan solar di Arosbaya, Bangkalan, menjadi salah satu contoh konkret bagaimana praktik ilegal tersebut tidak hanya merugikan negara, tetapi juga membahayakan keselamatan publik.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar: di mana peran dan keberanian politik dalam memberantas mafia BBM? Partai politik, khususnya yang memiliki pengaruh kuat di tingkat nasional maupun daerah, tidak bisa hanya berhenti pada retorika. Komitmen terhadap kepentingan rakyat harus diwujudkan dalam langkah nyata dan terukur.
Gerindra, sebagai salah satu kekuatan politik besar, kini dihadapkan pada ujian tersebut. Jika benar berpihak pada rakyat, maka momentum krisis global ini seharusnya dimanfaatkan untuk menunjukkan ketegasan dalam mengawal distribusi energi. “Taring politik” yang sering digaungkan harus benar-benar terasa, bukan hanya dalam pernyataan, tetapi dalam keberanian membongkar dan menghancurkan jaringan mafia dari hulu hingga hilir.
Penegakan hukum menjadi kunci. Aparat tidak boleh ragu atau tebang pilih dalam menindak pelaku, termasuk jika praktik tersebut melibatkan aktor-aktor yang memiliki kekuatan ekonomi maupun politik. Transparansi dan investigasi menyeluruh harus dilakukan, agar publik mendapatkan kejelasan sekaligus kepercayaan bahwa negara hadir melindungi kepentingan mereka.
Lebih dari itu, pemberantasan mafia BBM harus dilihat sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan negara. Di tengah ancaman krisis energi global, setiap liter BBM subsidi yang bocor adalah kerugian ganda: bagi keuangan negara dan bagi rakyat kecil yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama.
Pada akhirnya, masyarakat Jawa Timur tidak membutuhkan janji, melainkan bukti. Mereka menunggu langkah konkret, keberanian politik, dan keseriusan semua pihak dalam memastikan bahwa energi bersubsidi benar-benar tepat sasaran. Jika tidak, maka krisis global hanya akan menjadi alasan, sementara persoalan mendasar di dalam negeri terus dibiarkan berulang tanpa solusi.
Penulis: M. Nurus Syamsi
Ketua Bidang Kajian dan Kebijakan Strategis
BADKO HMI JATIM 2024–2026.

