OPINI – Struktur sosial Pulau Madura yang paternalistik secara historis kerap menempatkan elit politik pada posisi yang tak tersentuh, di mana kebijakan dan tindakan mereka jarang dipertanyakan secara terbuka. Celah sosiologis inilah yang kemudian dieksploitasi melalui konsep “dana aspirasi”. Dalam praktiknya, instrumen yang awalnya dideklarasikan sebagai manifestasi luhur dari keadilan sosial ini bermutasi menjadi alat patronase politik dan ajang bancakan korupsi struktural. Salah satu manifesto pembusukan ini menimpa Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), sebuah program negara untuk pemenuhan hak atas hunian layak bagi masyarakat miskin.
Ketika program kemanusiaan ini terindikasi dikorupsi melalui konspirasi yang rapi dan sistematis oleh anggota DPR RI daerah pemilihan Madura, kita sedang tidak sekadar menyaksikan pelanggaran hukum biasa. Ini adalah sebuah tragedi ontologis dalam ruang representasi politik. Janji manis tentang pengentasan kemiskinan runtuh seketika, menyingkap kenyataan bahwa dana aspirasi hanyalah kedok sosiologis untuk menyembunyikan syahwat akumulasi modal demi mengembalikan modal kampanye atau memperkaya diri sendiri.
Puncak dari ironi ini meledak dalam Forum Dialog Aktivis Club Bangkalan pada 22 Agustus 2026 di Kafe Batu Kucing. Kehadiran forum ini menjadi sebuah anomali yang progresif dan ruang dialektika radikal yang berhasil merobek tirai feodalisme di Madura. Dalam sesi dialog yang cukup panas antara elemen masyarakat sipil, mahasiswa, dan anggota dewan RI tersebut, konspirasi berlapis, mulai dari penyunatan anggaran, manipulasi data penerima manfaat, hingga pelaksana lapangan, dikuliti satu per satu oleh nalar kritis para aktivis berdasarkan realitas empiris di lapangan.
Melihat topeng kemanusiaannya dikuliti, sang legislator panik dan dengan entengnya melontarkan kata “khilaf”. Pengakuan ini sejatinya adalah tameng retoris dan eufemisme religius yang digunakan untuk memutihkan dosa-dosa strukturalnya. Ruang yang seharusnya menjadi tempat pertanggungjawaban publik (public accountability) justru bergeser menjadi panggung teatrikal.
Pengakuan khilaf di tengah forum tersebut bukan sekadar kekeliruan teknis atau administratif, melainkan sebuah penghinaan terhadap nalar kritis kolektif masyarakat Bangkalan dan Madura secara keseluruhan, yang selama ini dipaksa hidup dalam bayang-bayang ketertinggalan ekonomi sementara elitnya berpesta pora di atas dana bansos.
Menganalisis fenomena ini membutuhkan pisau bedah yang radikal. Kata “khilaf” dalam diskursus korupsi politik di Indonesia memang telah lama bertransformasi menjadi komoditas linguistik untuk mendepolitisasi kejahatan terencana. Bagaimana mungkin alur birokrasi anggaran yang rumit, yang harus melewati meja-meja fraksi, komisi, kementerian, hingga eksekusi di lapangan, terjadi karena sebuah ketidaksengajaan manusiawi? Korupsi dalam program aspirasi BSPS adalah tindakan yang sangat sadar, kalkulatif, dan dingin. Setiap rupiah yang disunat adalah hasil kalkulasi matematika politik yang matang.
Oleh karena itu, penerimaan kata “khilaf” dalam forum dialog tersebut harus ditolak secara total. Khilaf adalah urusan personal antara manusia dengan Penciptanya, sedangkan penyelewengan dana hak rakyat adalah pengkhianatan konstitusional yang wajib diseret ke ranah hukum tanpa kompromi. Kata “khilaf” dalam konteks ini adalah sebuah kekerasan epistemis, yaitu upaya sistematis untuk menghentikan proses hukum dan investigasi dengan cara mengeksploitasi sifat pemaaf masyarakat.
Dampak dari konspirasi korupsi berkedok aspirasi ini tidak boleh dinilai hanya dari kerugian finansial negara, melainkan dari hancurnya modal sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi. Ketika rakyat melihat bahwa kebutuhan paling dasar seperti papan pun tega dikorupsi oleh wakil mereka sendiri, maka yang lahir adalah skeptisisme massal dan apatisme politik yang akut. Pengakuan khilaf tidak akan pernah bisa mengembalikan kualitas bahan bangunan yang dikurangi, tidak bisa membangun kembali dinding rumah yang roboh, dan tidak bisa menghapus rasa dikhianati yang dirasakan oleh masyarakat lapis bawah di Bangkalan.
Pada akhirnya, Forum Dialog Aktivis Club Bangkalan harus menjadi momentum perlawanan intelektual yang berkelanjutan, bukan sekadar ruang katarsis di mana kemarahan diluapkan lalu dilupakan setelah kata maaf diucapkan. Konspirasi sistemis harus dilawan dengan gerakan koreksi sistemis yang radikal pula. Masyarakat kritis Madura harus bergerak melakukan pengawasan berbasis komunitas yang ketat, mengajukan tuntutan hukum formal, dan menolak secara absolut segala bentuk kompromi politik dengan para koruptor anggaran aspirasi demi masa depan Madura yang bersih dan bermartabat.
Penulis : Masduki Fadli
Pengamat Kebijakan Publik

